JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pengamat politik Selamat Ginting menilai publik masih belum memiliki harapan besar terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, penilaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pengalaman politik, latar belakang pendidikan, hingga peran Gibran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam keterangannya, Selamat mengatakan bahwa sejak awal kemunculan Gibran sebagai calon wakil presiden telah menuai sorotan publik. Ia menyinggung minimnya pengalaman Gibran serta proses pencalonannya yang menurutnya tidak lepas dari kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi.
“Memang publik juga menunggu-nunggu. Dari awal dengan pengalaman yang sangat minim, usia juga tidak memenuhi persyaratan kecuali dipaksakan lewat pamannya di Mahkamah Konstitusi. Ini memang menjadi simbol negatif dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Selamat dalam podcast Madilog sepeti dikutip Holopis.com, Sabtu (25/7/2026).
Selamat berpendapat, meski Gibran diharapkan mampu menarik dukungan dari kalangan muda, hal tersebut dinilainya belum mampu mengubah persepsi sebagian masyarakat. Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai citra keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
“Publik tidak punya harapan besar kepada Gibran. Memang secara usia muda diharapkan mampu mendapatkan suara-suara dari kalangan muda, tetapi persoalannya bukan itu. Publik akhirnya membacanya sebagai keluarga yang terbiasa dengan cara-cara playing victim, mengaku sebagai korban padahal pelaku,” ujarnya.
Selain itu, Selamat menilai peran Gibran di dalam pemerintahan belum terlihat menonjol. Ia menyoroti belum adanya penugasan yang secara terbuka diberikan Presiden Prabowo kepada wakil presiden dalam memimpin rapat kabinet ataupun menangani agenda strategis tertentu.
“Penilaian terhadap Gibran memang minim. Tidak pernah ada kesempatan yang diberikan oleh Presiden Prabowo dalam sidang-sidang kabinet untuk menyampaikan pendapat atau memimpin rapat kabinet. Padahal yang lain bisa. Di dalam UUD, tugas wakil presiden adalah membantu presiden sesuai penugasan presiden. Yang menjadi pertanyaan, tugasnya sekarang apa?” ucapnya.
Menurut Selamat, kondisi tersebut berbeda dengan masa pemerintahan sebelumnya ketika Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin, pernah mendapat penugasan khusus menangani persoalan Papua.
Ia juga mengkritik sejumlah program maupun slogan yang dikaitkan dengan Gibran di ruang publik. Menurutnya, hal tersebut justru memunculkan kesan bahwa wakil presiden belum memiliki peran yang jelas dalam pemerintahan.
“Yang muncul ke publik kesannya hanya slogan-slogan seperti ‘Lapor Mas Wapres’. Jadi seperti tidak punya kerjaan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Selamat mendorong adanya evaluasi terhadap syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di masa mendatang. Ia mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan peningkatan standar pendidikan bagi pejabat publik.
“Ini menjadi pelajaran penting bagi siapa pun untuk memilih wakil presiden. Jangan sembarangan. Usia muda, tidak punya pengalaman, pendidikannya juga tidak memadai. Saya kira Indonesia harus berubah, undang-undang itu harus diubah. Misalnya seperti di Iran, ada syarat pendidikan tertentu sehingga kredibilitas dan kemampuan pejabat publik lebih dihormati,” tuturnya.
