JAKARTA, HOLOPIS.COM – Forum Sipil Bersuara (FORSIBER) menilai keselamatan pejalan kaki masih belum menjadi perhatian utama dalam agenda kebijakan maupun komunikasi publik Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.
Ketua FORSIBER, Hamdi Putra, mengatakan bahwa selama ini publik lebih sering disuguhkan informasi mengenai Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), operasi lalu lintas, digitalisasi layanan, SIM Digital, tilang elektronik, hingga berbagai inovasi teknologi yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
Namun di sisi lain, isu keselamatan pejalan kaki justru dinilai nyaris tidak pernah muncul sebagai tema utama dalam berbagai kampanye maupun publikasi resmi yang disampaikan kepada masyarakat.
“Kalau kita perhatikan, hampir seluruh komunikasi publik Korlantas berfokus pada pelanggaran pengendara, kepatuhan administrasi kendaraan, penindakan berbasis kamera, atau pengembangan sistem digital. Sementara keselamatan pejalan kaki, hak penyeberang jalan, keamanan trotoar, hingga perlindungan anak dan lansia di ruang jalan masih sangat minim mendapat perhatian,” kata Hamdi Putra dalam keterangannya, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa paradigma keselamatan jalan di Indonesia masih cenderung berpusat pada kendaraan (vehicle-centered approach), bukan pada perlindungan manusia sebagai pengguna jalan (human-centered approach).
Padahal, kata Hamdi, berbagai negara dengan tingkat keselamatan lalu lintas terbaik di dunia justru menempatkan pejalan kaki sebagai kelompok prioritas yang harus mendapatkan perlindungan tertinggi.
Ia mencontohkan Swedia melalui kebijakan Vision Zero yang berangkat dari prinsip bahwa tidak ada satu pun kematian di jalan raya yang dapat diterima. Dalam konsep tersebut, anak-anak, lansia, pejalan kaki, dan pesepeda diposisikan sebagai kelompok paling rentan yang wajib dilindungi.
“Ukuran keberhasilan mereka bukan berapa banyak tilang yang diterbitkan, tetapi berapa banyak nyawa yang berhasil diselamatkan,” ujarnya.
Selain Swedia, Hamdi juga menyoroti pendekatan Sustainable Safety yang diterapkan Belanda. Menurutnya, negara tersebut merancang sistem jalan dengan asumsi bahwa manusia dapat melakukan kesalahan, sehingga desain jalan harus mampu meminimalkan risiko kematian ketika kesalahan itu terjadi.
“Persimpangan, zebra cross, kawasan sekolah, hingga pengaturan kecepatan kendaraan dirancang untuk melindungi manusia terlebih dahulu,” katanya.
Ia menambahkan, kota-kota besar dunia seperti Paris, London, Oslo, dan Helsinki dalam beberapa tahun terakhir juga terus memperluas ruang pejalan kaki, memperbaiki trotoar, menurunkan batas kecepatan kendaraan, serta menjadikan keselamatan pengguna jalan yang paling rentan sebagai indikator utama keberhasilan kebijakan transportasi.
Sebaliknya, di Indonesia indikator keberhasilan yang sering disampaikan kepada publik masih berkisar pada jumlah operasi lalu lintas, jumlah kamera ETLE yang dipasang, jumlah pelanggaran yang terekam, hingga jumlah kendaraan yang ditindak.
“Pertanyaannya, mengapa keselamatan pejalan kaki tidak mendapatkan porsi perhatian yang sama?” ucapnya.
Hamdi menilai pertanyaan tersebut penting mengingat pejalan kaki merupakan kelompok pengguna jalan yang paling minim perlindungan. Mereka tidak memiliki sabuk pengaman, airbag, helm, ataupun struktur pelindung sebagaimana pengendara kendaraan bermotor.
Menurutnya, ketika kecelakaan terjadi, hampir seluruh energi benturan diterima langsung oleh tubuh manusia sehingga risiko fatalitas menjadi jauh lebih tinggi.
Ia juga menyinggung keberadaan Hari Pejalan Kaki Nasional yang lahir dari tragedi Tugu Tani pada 2012. Namun lebih dari satu dekade setelah tragedi tersebut, berbagai persoalan yang dihadapi pejalan kaki dinilai masih belum banyak berubah.
“Trotoar rusak, trotoar terputus, kendaraan yang menyerobot zebra cross, parkir liar di atas trotoar, minimnya fasilitas penyeberangan yang aman, hingga tingginya kecepatan kendaraan di kawasan sekolah masih menjadi persoalan yang sering ditemui,” ungkapnya.
Menurut Hamdi, anak-anak yang berjalan menuju sekolah maupun para lansia yang hendak menyeberang jalan masih menghadapi risiko keselamatan yang tinggi di banyak wilayah Indonesia.
Karena itu, ia mendorong agar orientasi kebijakan lalu lintas nasional mulai bergeser dari sekadar pengawasan terhadap kendaraan menuju perlindungan kelompok pengguna jalan yang paling rentan.
“Korlantas tentu memiliki peran penting dalam penegakan hukum lalu lintas. Tetapi jika tujuan akhirnya adalah keselamatan jalan, maka ukuran keberhasilannya tidak boleh hanya dilihat dari jumlah tilang atau pelanggaran yang terekam kamera,” tegasnya.
Hamdi menilai ukuran keberhasilan sistem lalu lintas modern seharusnya diukur dari kemampuan negara menjamin keselamatan warga di ruang publik.
“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah seorang anak bisa berjalan ke sekolah dengan aman, apakah lansia bisa menyeberang jalan tanpa rasa takut, dan apakah warga negara dapat menggunakan ruang publik tanpa mempertaruhkan nyawanya,” tandasnya.
Ia menegaskan, selama pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara meyakinkan, maka pembangunan keselamatan jalan di Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengejar standar yang telah dicapai banyak negara maju.
