HOLOPIS.COM, JAKARTA – BGN di bawah Nanik ubah strategi MBG, tak lagi kejar 82 juta penerima, fokus kini dialihkan ke efisiensi dan peningkatan kualitas program.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menetapkan arah baru dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah tidak lagi menargetkan capaian 82 juta penerima manfaat pada 2026, melainkan berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan efisiensi anggaran.
Langkah ini menjadi bagian dari empat gebrakan awal kepemimpinan Nanik usai resmi menjabat menggantikan Kepala BGN sebelumnya.
Kebijakan tersebut juga disebut telah dikonsolidasikan secara internal sebagai upaya penataan ulang program prioritas nasional di bidang pemenuhan gizi.
Dalam keterangannya, Nanik menegaskan bahwa fokus utama BGN saat ini bukan lagi mengejar jumlah penerima, melainkan memastikan kualitas makanan, distribusi, dan tata kelola program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Kami tidak lagi mengejar kuantitas. Fokus kami adalah perbaikan kualitas MBG agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Salah satu langkah utama yang diambil BGN adalah efisiensi anggaran.
Nanik menyebutkan bahwa anggaran program telah disesuaikan menjadi sekitar Rp 268 triliun dari sebelumnya Rp 335 triliun.
Meski terjadi penyesuaian, ia memastikan tidak ada pengurangan sasaran penerima manfaat secara prinsip.
Menurut Nanik, efisiensi dilakukan melalui sejumlah strategi, mulai dari penataan ulang penerima manfaat, moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, hingga evaluasi menyeluruh terhadap dapur yang sudah beroperasi.
“Dalam rangka efisiensi anggaran, kami melakukan refocusing penerima manfaat, kemudian moratorium SPPG baru, serta pembenahan dapur yang sudah ada,” kata dia.
Ia juga menegaskan bahwa fasilitas dapur yang tidak memenuhi standar akan dievaluasi dan dapat dihentikan operasionalnya sementara waktu.
“Artinya bila tidak sesuai standar, kami akan melakukan suspend,” ujarnya.
Selain efisiensi, BGN juga mengalihkan perhatian pada peningkatan kualitas pelaksanaan MBG di lapangan.
Nanik menilai bahwa kualitas makanan, distribusi, dan pengawasan menjadi aspek penting yang selama ini perlu diperkuat.
Program MBG yang menyasar wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) juga menjadi perhatian khusus.
BGN menilai, kondisi geografis dan jumlah penerima yang terbatas di wilayah tersebut membuat pendekatan berbeda diperlukan.
Menurut Nanik, pembangunan dapur baru di wilayah 3T tidak selalu efektif.
Oleh karena itu, BGN mulai mempertimbangkan pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, untuk mendukung distribusi makanan bergizi.
“Di wilayah 3T ada yang siswanya hanya 200 orang, bahkan 81 atau 47 orang. Jadi tidak mungkin semua dibangun dapur baru,” ujarnya.
Dalam rangka menjaga keberlanjutan program, BGN juga membuka peluang sumber pendanaan alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Skema ini mencakup kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga hibah dari lembaga internasional.
Nanik menyebut pendekatan ini sebagai upaya untuk memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program gizi nasional, tanpa sepenuhnya membebani APBN.
“Kami membuka ruang alternatif pendanaan, seperti CSR BUMN, swasta, hingga hibah dari negara lain,” kata dia.
Dengan perubahan strategi ini, BGN menegaskan bahwa fokus utama ke depan adalah memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Pemerintah menilai bahwa kualitas layanan harus menjadi prioritas utama dibanding sekadar mengejar angka penerima manfaat.
Langkah Nanik ini sekaligus menjadi penanda arah baru program makan bergizi gratis, yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sekaligus memperkuat ketahanan gizi nasional di berbagai daerah.
Hingga saat ini, BGN masih terus melakukan evaluasi internal terhadap implementasi program di lapangan, termasuk kesiapan infrastruktur dan mekanisme distribusi di seluruh wilayah Indonesia.
