JAKARTA, HOLOPIS.COM – Usai Dadan Hindayana lengser dari BGN, BEM UI menegaskan desakan agar pemerintah mengusut tuntas hulu-hilir proyek MBG yang dinilai bermasalah.
Desakan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat.
Kali ini datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang meminta pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi parsial, tetapi mengusut tuntas dari hulu hingga hilir pelaksanaan program tersebut.
Desakan itu mencuat tak lama setelah pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional Badan Gizi Nasional, yang sebelumnya dipimpin oleh Dadan Hindayana.
Pergeseran posisi tersebut dinilai BEM UI sebagai momentum penting untuk membongkar persoalan yang selama ini dianggap belum terselesaikan dalam pelaksanaan MBG.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menegaskan bahwa perubahan kepemimpinan tidak boleh hanya menjadi seremoni politik tanpa diikuti pembenahan struktural.
Menurutnya, pemerintah harus berani membuka seluruh problem yang terjadi dalam program unggulan tersebut.
“Pergantian ini harus jadi titik balik. Jangan sampai hanya ganti orang, tapi masalahnya tetap sama. Pemerintah harus berani usut hulu sampai hilir MBG,” ujar Athof dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6/2026).
BEM UI menilai selama ini pelaksanaan MBG menyisakan banyak catatan, mulai dari tata kelola anggaran, pengawasan distribusi makanan, hingga standar keamanan pangan di lapangan.
Bahkan, mereka menyebut sejumlah persoalan teknis yang berulang seperti dugaan ketidaktepatan sasaran hingga kasus gangguan kesehatan di beberapa lokasi distribusi.
Menurut Athof, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi antar lembaga yang terlibat.
Ia juga menyinggung pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran yang menurutnya harus dibuka ke publik secara lebih detail.
“Publik berhak tahu bagaimana uang negara dipakai, siapa yang mengelola, dan bagaimana mekanisme pengawasannya. Jangan sampai program sebesar ini berjalan tanpa kontrol yang jelas,” katanya.
Selain itu, BEM UI juga menyoroti keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan MBG yang dinilai terlalu kompleks, termasuk adanya unsur non-sipil dalam operasional di lapangan.
Hal ini, menurut mereka, perlu dievaluasi agar tidak mengganggu prinsip tata kelola pemerintahan yang profesional dan transparan.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya juga telah mengingatkan adanya sejumlah titik rawan dalam program MBG yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
BEM UI meminta agar catatan tersebut tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah.
“Kami juga meminta pemerintah menindaklanjuti kajian KPK tentang delapan titik rawan korupsi di MBG. Jangan hanya jadi arsip,” tegas Athof.
Tak hanya soal pengawasan, BEM UI juga menyoroti sumber pendanaan program MBG yang disebut masih mengambil porsi dari anggaran pendidikan.
Mereka menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang agar tidak mengganggu sektor prioritas lain, terutama pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pernyataannya, BEM UI mendorong agar pemerintah mempertimbangkan redistribusi anggaran ke sektor yang lebih mendesak, termasuk penanganan bencana dan peningkatan layanan publik di daerah terdampak.
“Kalau ada dana yang tidak efektif, lebih baik dialihkan untuk hal yang lebih urgent, misalnya pemulihan pascabencana atau penguatan layanan dasar masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, BEM UI juga menuntut agar pemerintah membuka seluruh data terkait pelaksanaan MBG kepada publik.
Mulai dari daftar mitra pelaksana, sistem distribusi, standar keamanan pangan, hingga laporan evaluasi berkala.
Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi kunci untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awal, yakni peningkatan gizi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.
“Program ini tujuannya baik, tapi kalau tata kelolanya buruk, hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi yang harus dibenahi adalah sistemnya, bukan hanya orangnya,” kata Athof.
Sementara itu, Dadan Hindayana sebagai mantan Kepala Badan Gizi Nasional belum memberikan pernyataan terbaru terkait desakan evaluasi tersebut.
Namun sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa perombakan di tubuh BGN tidak akan mengganggu jalannya program MBG dan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.
Di tengah sorotan publik yang terus meningkat, BEM UI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan tersebut.
Mereka berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik yang muncul dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa.
“Ini bukan soal siapa yang salah atau benar, tapi soal masa depan program yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau memang ada yang salah, harus diperbaiki total,” tutupnya.
