JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menjelaskan alasan di balik penutupan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya diumumkan disuspend. Menurutnya, tindakan tersebut diambil karena sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti tidak memenuhi standar higienitas, sanitasi, hingga pengelolaan limbah yang telah ditetapkan BGN.
Penjelasan itu disampaikan Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026), sebagai tindak lanjut dari pengumuman penghentian operasional 883 SPPG di berbagai daerah.
Ia menegaskan, mayoritas pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan aspek keamanan pangan, mulai dari kebersihan dapur hingga kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat.
“Jadi dapur yang di-suspend itu terkait higienis, keracunan, kemudian kualitas yang tidak baik tidak memenuhi standar yang kita inginkan khususnya terkait higienis dan sanitasinya,” kata Sudaryono.
Selain persoalan higienitas dan sanitasi, BGN juga menemukan sejumlah dapur yang tidak memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) maupun standar teknis lainnya.
Sudaryono mengatakan, BGN sebenarnya telah memberikan kesempatan kepada pengelola SPPG untuk melakukan pembenahan dalam batas waktu yang ditentukan. Namun, terhadap dapur yang tidak menindaklanjuti perbaikan tersebut, BGN memutuskan menghentikan operasionalnya secara permanen.
“Kemudian IPAL-nya, jadi yang tidak meet terhadap apa yang menjadi requirement itu yang tidak bisa kemudian kita minta kita kasih tenggat waktu untuk memperbaiki tapi tidak diperbaiki, maka kami ucapkan secara permanen,” ujarnya.
Sebelumnya, Sudaryono mengumumkan bahwa sebanyak 883 SPPG telah disuspend sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Ia juga menegaskan bahwa seluruh dapur yang dikenai sanksi tidak hanya dihentikan operasionalnya, tetapi juga tidak akan menerima pembayaran dari BGN.
“Kami telah menemukan ada 883 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah 1 wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura (wilayah dua), dan wilayah tiga 424 (dapur -red),” terang Sudaryono.
Langkah tersebut merupakan bagian dari program bersih-bersih yang dilakukan Sudaryono pada pekan pertamanya memimpin BGN.
Selain menindak SPPG yang bermasalah, BGN juga telah memberhentikan ratusan pegawai non-ASN dan memproses ASN maupun PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan menjaga kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
