JAKARTA, HOLOPIS.COM – Kelompok masyarakat sipil SIAGA 98 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk indikasi praktik jual-beli titik dapur SPPG.
Desakan ini mencuat setelah Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkap adanya indikasi praktik tersebut. SIAGA 98 menilai temuan awal itu sebagai sinyal serius adanya potensi penyimpangan dalam program strategis nasional.
Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin, menyatakan bahwa dugaan jual-beli titik dapur tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi yang terstruktur.
“SIAGA 98 menilai bahwa dugaan praktik jual-beli titik dapur bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi yang terstruktur dan sistematis,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (6/5/2026).
Selain itu, SIAGA 98 juga menyoroti adanya indikasi praktik monopoli dalam pengelolaan dapur SPPG oleh pihak tertentu. Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan akses dan merusak prinsip persaingan sehat.
“Praktik ini dinilai dapat menciptakan ketimpangan akses, merusak prinsip persaingan sehat, serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan,” lanjutnya.
SIAGA 98 juga mengingatkan adanya potensi keterlibatan penyelenggara negara maupun pejabat daerah dalam pengelolaan dapur SPPG. Jika terbukti, hal tersebut dinilai dapat melanggar aturan terkait benturan kepentingan dan integritas pejabat publik.
Untuk memperkuat penelusuran dugaan penyimpangan, SIAGA 98 mendorong KPK berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menelusuri aliran dana yang mencurigakan.
“Dalam rangka memperkuat penelusuran aliran dana, SIAGA 98 juga mendorong pelibatan PPATK untuk menelusuri dugaan aliran uang negara yang terkait dengan praktik tersebut,” kata Hasanuddin.
Secara rinci, SIAGA 98 meminta KPK untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan jual-beli titik dapur, mengusut praktik monopoli, menelusuri keterlibatan pejabat, hingga mengambil langkah tegas jika ditemukan unsur tindak pidana korupsi.
SIAGA 98 menegaskan bahwa program MBG merupakan inisiatif strategis yang menyangkut kepentingan publik luas, khususnya dalam upaya peningkatan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga dari segala bentuk penyimpangan.
“Jangan sampai program yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat justru menjadi ladang praktik korupsi dan kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Sebagai penutup, SIAGA 98 mendorong pengawasan publik yang lebih luas serta keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program MBG guna memastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga.
