HOLOPIS.COM, MAKASSAR – Sebanyak 279 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Ishaq Iskandar mengatakan, ratusan dapur yang menyajikan makan bergizi gratis (MBG) ini masih dalam persiapan pemenuhan syarat untuk mendapatkan sertifikat kelayakan tersebut.
“Penerbitan SLHS sementara berproses. Ada 279 SPPG di Sulsel yang sudah berjalan,” jelasnya dikutip Kamis, (9/10).
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang Percepatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surat edaran ini ditujukan kepada kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, serta kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi dan kepala SPPG di seluruh Indonesia.
Perintah kewajiban memiliki SLHS ini adalah respon Presiden Prabowo Subianto, pasca banyaknya kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis.
“Selain aspek gizi, keamanan pangan menjadi faktor penting untuk diperhatikan. Makanan harus aman dikonsumsi dan harus dilakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi kontaminasi di sepanjang rantai pangan olahan siap saji,” ujar Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Penanggulangan Penyakit, Kemenkes, Murti Utami dalam surat edaran yang ditandatangani pada 1 Oktober 2025 tersebut.
Dalam surat edaran itu ditegaskan bahwa setiap SPPG wajib memiliki SLHS sebagai bentuk kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi.
Bagi SPPG yang telah beroperasi sebelum terbitnya surat edaran dan belum memiliki SLHS, diberikan waktu satu bulan untuk mengurus sertifikat.
Sedangkan SPPG yang dibentuk setelah terbitnya SE, harus memiliki SLHS paling lambat satu bulan sejak penetapan sebagai SPPG.
