Usman Hamid Kecewa Prabowo Tak Singgung Pelanggaran HAM dan Militerisme dalam Pidato di DPR

JAKARTA — Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengkritik pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026). Ia menilai pidato tersebut belum memberikan perhatian memadai terhadap isu militerisme, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), hingga agenda reformasi pertahanan.

Usman mengatakan, persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu dan reformasi sektor pertahanan semestinya menjadi bagian penting dalam pidato kenegaraan, terlebih di tengah meningkatnya praktik otoriter serta ketegangan geopolitik global.

“Pidato Presiden nihil penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan reformasi pertahanan. Padahal itu agenda penting kebangsaan di tengah maraknya praktik otoriter dan ketegangan geostrategi dunia,” kata Usman dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Minggu (16/8/2026).

Menurut dia, meluasnya keterlibatan militer dalam urusan sipil domestik justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Ia menyebut konflik agraria, sengketa tanah, dan kekerasan sebagai sejumlah dampak yang perlu mendapat perhatian.

“Meluasnya militer dalam urusan sipil domestik telah menyulut masalah baru, seperti konflik agraria, sengketa tanah dan kekerasan, serta menjauhkan militer dari pengembangan postur pertahanan modern,” ujarnya.

Usman juga menyoroti pernyataan Presiden terkait kebutuhan modernisasi pertahanan yang dikaitkan dengan kondisi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kebutuhan memperkuat pertahanan dan pemenuhan kesejahteraan rakyat semestinya tidak ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling berlawanan.

“Ironis sekali ketika Presiden seolah memberi pilihan antara Indonesia punya pesawat canggih atau rakyat tidak bisa makan? Di tengah ketegangan politik dan ekonomi global, seharusnya kedua pilihan itu setara pentingnya,” tegas Usman.

Ia juga mempertanyakan kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di tengah persoalan pengelolaan sumber daya laut Indonesia.

“Dari fakta ini seharusnya Presiden menjelaskan modernisasi militer dan alat utama sistem persenjataan. Bukankah kita perlu alutsista modern dan bukan malah menarik militer ke dalam urusan domestik sipil?” katanya.

Soroti Korban Keracunan MBG

Selain isu militerisme, Usman menilai pidato Presiden juga belum memberikan perhatian terhadap persoalan hak atas kesehatan yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden sebelumnya menyampaikan capaian program MBG dalam pidatonya. Namun, menurut Usman, pemerintah juga perlu menjelaskan langkah perlindungan terhadap anak-anak dan guru yang menjadi korban dugaan keracunan dalam pelaksanaan program tersebut.

“Bagaimana dengan anak-anak lain yang keracunan? Mengapa pidato Presiden nihil penghormatan hak atas kesehatan terkait empat puluhan ribu anak sekolah beserta guru mereka yang menjadi korban keracunan MBG, seperti yang dicatat Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI)?” ujarnya.

Usman menilai jumlah kasus tersebut semestinya menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi serius terhadap pelaksanaan program.

“Skala kasus tersebut adalah alarm serius untuk hentikan kebijakan yang berujung warga menjadi korban,” katanya.

Pertanyakan Kematian dalam Latihan Militer

Kritik serupa disampaikan Usman terhadap program Koperasi Desa dan Kampung Nelayan Merah Putih. Ia mempertanyakan tidak munculnya pembahasan mengenai kematian lima warga dalam kegiatan latihan militer bagi calon manajer program tersebut.