Prabowo Ancam Cabut Konsesi Perusahaan Asing yang Berulang Kali Langgar Aturan Karhutla

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencabut konsesi perusahaan yang berulang kali melanggar aturan terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyebut terdapat indikasi sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia ikut bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

Prabowo mengatakan pemerintah telah menemukan indikasi pelanggaran berulang oleh perusahaan pemegang konsesi, termasuk perusahaan yang disebut telah melakukan pelanggaran hingga belasan kali.

“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi, banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun, ada yang melanggar, tiga kali, empat kali, melanggar tiga kali empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar, ini menurut saya sudah enggak usah lagi lah kalau dua kali melanggar, dicabut saja,” kata Prabowo dalam acara Rakornas TPAKD Tahun 2026, Jakarta Pusat, Kamis 22 Oktober 2026.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak seharusnya terus memberikan toleransi kepada perusahaan yang berulang kali melanggar ketentuan. Ia menilai pencabutan izin perlu dilakukan apabila pelanggaran terus terjadi.

Prabowo Singgung Perusahaan yang Melanggar hingga 19 Kali

Prabowo juga menyoroti dugaan adanya perusahaan yang telah melakukan pelanggaran hingga 19 kali. Namun, ia mengatakan perlu dilakukan pengecekan kembali untuk memastikan jumlah pelanggaran tersebut.

“Saya juga kaget kok perusahaan ini sudah tiga kali, perusahaan ini yang paling parah yang ini minta dicek lagi apa benar 19 kali, ini ndableg banget ini orang, dan kita kok takut, takut siapa?” ujarnya.

Ia menegaskan tidak ingin pemerintah ragu mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan.

“Siapapun kalau dia melanggar sudahlah cabut aja, saya enggak ragu-ragu, saya cabut aja nanti,” kata Prabowo.

Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mengumumkan nama-nama perusahaan yang dimaksud pada waktu yang dianggap tepat.

“Tapi ya kita perlu waspada. Jadi kita bertanggung jawab ya, tapi kita juga ada berapa negara yang mengolok-olok kita, menghina dan sebagainya, ya kan, padahal banyak yang bertanggung jawab perusahaan-perusahaan mereka yang di sini, nanti pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu ya,” tuturnya.

Hingga dalam pernyataan tersebut, Prabowo belum menyebutkan identitas perusahaan maupun negara asal perusahaan yang dituding berkaitan dengan persoalan karhutla. Karena itu, dugaan keterlibatan perusahaan asing dan jumlah pelanggaran yang disebutkan masih memerlukan konfirmasi melalui hasil pemeriksaan instansi berwenang.

Pemerintah Kerahkan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah