HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengungkapkan kondisi bisnis PT Pos Indonesia sedang mengalami tekanan. Ia menyebut biaya operasional perusahaan tersebut mengalami defisit hampir Rp100 miliar setiap bulan, sehingga membutuhkan dukungan permodalan untuk memperbaiki kinerja bisnis.
Hal itu disampaikan Said Iqbal setelah berdialog dengan jajaran manajemen PT Pos Indonesia. Menurutnya, pihak perusahaan meyakini bisnis dapat kembali tumbuh dalam satu hingga dua tahun ke depan, tetapi membutuhkan dukungan, termasuk dari Danantara.
“Tadi juga dijelaskan oleh perusahaan, kondisi perusahaan sekarang ini memang tidak sedang baik-baik saja, menurun. Tapi mereka berkeyakinan 1–2 tahun akan rebound, akan naik lagi,” kata Said dalam doorstop saat agenda sidak ke PT Pos Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
Ia menyebut salah satu kebutuhan PT Pos adalah tambahan modal untuk membantu memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. Namun, dukungan dari Danantara perlu disertai rencana bisnis yang dinilai layak.
“Tentu mereka butuh dukungan dari Danantara, baik untuk modal awal kembali yang sekarang minus. Kalau tadi biaya operasional aja sudah minus. Setiap bulan tuh hampir 100 miliaran, itu sudah minus,” ujarnya.
Said Iqbal mengatakan akan membicarakan persoalan tersebut dengan pimpinan Danantara dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pada Kamis pekan berikutnya. Ia berharap kondisi PT Pos dapat menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai dukungan permodalan.
“Dengan Danantara kebetulan Kamis minggu depan kami akan bertemu, saya akan bertemu dengan Pak Doni Oskaria. Mungkin salah satu kesulitan PT Pos untuk mendapatkan bantuan penyertaan tambahan modal akan saya sampaikan juga,” kata Said Iqbal.
Selain persoalan modal, ia menyinggung rencana konsolidasi bisnis logistik di lingkungan BUMN. Menurutnya, PT Pos memiliki pengalaman panjang di bidang logistik sehingga dapat berperan sebagai perusahaan induk yang mengelola kebutuhan logistik BUMN.
“Semua logistik akan diarahkan ke PT Pos sebagai holding-nya. Karena tadi, PT Pos ada historisnya, ada rahasia negaranya, dan paling berpengalaman dalam bidang logistik,” ujarnya.
Said Iqbal menambahkan, rencana konsolidasi BUMN harus mengutamakan efisiensi tanpa menjadikan PHK sebagai tujuan. Ia menegaskan, perlindungan pekerja perlu diperhatikan dalam setiap proses restrukturisasi perusahaan.
“Merger BUMN demi efisiensi, bukan untuk mem-PHK karyawan, itu dulu yang harus diingat,” tutur Said Iqbal.
