JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) mengkritik aksi sejumlah mahasiswa yang membubarkan forum diskusi dan kopi darat (kopdar) yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026) malam.
Bendahara Umum PB SEMMI, Achmad Donny, menegaskan bahwa kampus semestinya menjadi ruang dialog yang terbuka bagi seluruh gagasan dan pandangan, termasuk bagi pihak pemerintah yang ingin menjelaskan kebijakan kepada publik.
Menurutnya, penyampaian kritik oleh mahasiswa merupakan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, kritik tersebut seharusnya tidak menghilangkan kesempatan untuk berdialog secara langsung dengan para pengambil kebijakan.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya ditandai oleh keberanian mengkritik, tetapi juga oleh kesiapan untuk berdialog. Kritik yang disampaikan secara langsung kepada para pengambil kebijakan merupakan kesempatan yang berharga untuk membangun komunikasi yang lebih produktif dibandingkan sekadar menyampaikan penolakan tanpa ruang pertukaran gagasan,” kata Achmad Donny dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
PB SEMMI menilai kehadiran Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono di lingkungan kampus seharusnya dimanfaatkan sebagai momentum bagi mahasiswa untuk menguji, mengkritisi, sekaligus meminta pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan pemerintah yang menjadi sorotan publik.
Menurut Donny, narasi yang menyebut pemerintah menutup ruang kritik perlu dilihat secara objektif. Sebab, forum yang berlangsung di UGM justru memperlihatkan adanya upaya pemerintah untuk hadir dan berdialog secara langsung dengan kalangan akademik.
“Jika pemerintah benar-benar menutup ruang kritik, maka forum seperti yang berlangsung di UGM tidak akan menjadi tempat yang memungkinkan terjadinya penyampaian aspirasi secara terbuka,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa fakta mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi dan melakukan aksi di tengah kegiatan yang dihadiri pejabat negara menunjukkan bahwa ruang demokrasi masih berjalan dan memberikan kesempatan bagi berbagai pihak untuk menyampaikan pandangannya.
PB SEMMI juga mengingatkan bahwa kampus memiliki tradisi intelektual yang kuat sebagai tempat bertemunya berbagai perspektif dan gagasan. Karena itu, perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah seharusnya dijembatani melalui diskusi yang terbuka, bukan dengan penghentian forum.
“Kampus harus menjadi ruang pertemuan gagasan yang inklusif. Kehadiran pejabat negara di lingkungan akademik harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat budaya dialog dan mempertemukan berbagai perspektif secara terbuka,” tutur Donny.
Lebih lanjut, PB SEMMI menilai mahasiswa memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Namun peran tersebut tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk penolakan, melainkan juga melalui penyusunan gagasan alternatif yang dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Menurut Donny, tantangan nasional yang saat ini dihadapi pemerintah, mulai dari pengentasan kemiskinan, reforma agraria, hingga penguatan ketahanan pangan, membutuhkan kontribusi pemikiran dari seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.
“Mahasiswa memiliki kapasitas intelektual yang dapat membantu memperkaya kebijakan publik melalui riset, kajian akademik, dan rekomendasi yang berbasis data,” katanya.
PB SEMMI berpandangan bahwa hubungan antara pemerintah dan mahasiswa tidak seharusnya dibangun dalam suasana saling berhadapan. Sebaliknya, kedua pihak memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
“Pada akhirnya, pembangunan nasional membutuhkan sinergi, bukan polarisasi. Kritik tetap penting sebagai instrumen pengawasan, tetapi dialog dan kolaborasi adalah jalan yang lebih efektif untuk menghasilkan solusi,” tegas Donny.
Karena itu, PB SEMMI mengajak seluruh elemen mahasiswa untuk tetap menjaga tradisi intelektual kampus dengan mengedepankan argumentasi, data, dan etika akademik dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Mahasiswa diharapkan terus mengawal jalannya pemerintahan dengan semangat intelektual, objektif, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” pungkasnya.
