HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sardewa menjanjikan bonus bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) apabila rasio pajak Indonesia atau tax ratio pada tahun depan mampu mendekati angka 11 persen.
Janji tersebut disampaikan Purbaya dalam acara pelantikan pejabat di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, yang digelar Selasa kemarin (10/3/2026).
Insentif tersebut akan diusulkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghargaan atas peningkatan kinerja penerimaan negara melalui berbagai reformasi sistem perpajakan.
“Kalau income-nya naik dengan bagus, let’s say tax ratio ke kita tahun depan bisa naik mendekati 11%. Saya akan minta bonus kepada Pak Presiden supaya Anda semua dapat bonus dari pemimpinan negara ini,” kata Purbaya, dikutip Holopis.com, Rabu (11/3/2026).
Ia menegaskan, para pejabat dan pegawai DJP yang baru dilantik memegang peran penting dalam memperkuat penerimaan negara. Salah satu instrumen yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem perpajakan adalah implementasi sistem Coretax.
Menurut Purbaya, sistem digital tersebut telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak. Ia bahkan mengaku cukup terkesan dengan hasil awal penerapannya.
“Tapi saya lihat menarik juga Coretax itu dan bagus. Naik berapa gara-gara Coretax? Lumayan besar kan naiknya. Dibanding tahun lalu naik apa turun? 30% naik,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga melantik total 1.085 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan tersebut terdiri dari 44 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta ratusan pejabat struktural lainnya yang mengikuti acara secara langsung maupun virtual.
Purbaya menegaskan bahwa proses rotasi dan pengangkatan jabatan di kementerian yang dipimpinnya bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari keputusan strategis negara yang berkaitan erat dengan kekuatan fiskal nasional.
“Ini bukan acara administratif biasa Ini keputusan negara,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa stabilitas fiskal merupakan fondasi penting bagi perekonomian nasional. Dengan kondisi fiskal yang kuat, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain menekankan kinerja, Purbaya juga mengingatkan seluruh pejabat Kementerian Keuangan untuk menjaga integritas. Ia menyinggung sejumlah kasus yang sempat mencoreng citra institusi, termasuk yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
“Kalau satu dua orang berbuat salah, citra integritas kita bisa rusak di mata publik. Karena itu saya minta jangan main-main dengan integritas,” tegasnya.
Purbaya juga meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan internal agar potensi pelanggaran dapat dideteksi sejak dini tanpa harus menunggu penindakan dari aparat eksternal.
