HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan respons atas statemen Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD yang menyebut, bahwa ada aparat yang memberikan perlindungan terhadap mafia pertambangan.
“Aparat itu yang mana?,” kata Maruli dalam keterangannya, Senin (22/1) seperti dikutip Holopis.com.
Ia mengatakan bahwa stigma aparat itu luas, sebab bisa jadi itu adalah aparat militer, aparat hukum dan aparat sipil. Jika memang itu aparat militer, sampaikan saja secara terbuka.
“Aparat juga bisa aparatur sipil ya, belum lengkap itu,” ujarnya.
Mantan Pangdam Jaya itu mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi aparat dari TNI AD yang memberikan backingan kepada tambang-tambang, apalagi ilegal. Bahkan ia memastikan tidak ada lagi anggota TNI AD yang berani melakukan pembekingan terhadap aktivitas ilegal, karena akan takut dengan sanksi tegas dari institusi.
“Kalau kita bermain tambang begitu-begitu, menjaga-jaga, difoto, saya yakin responsnya cepat,” tukasnya.
Mafia Tambang
Sekadar diketahui Sobat Holopis, Mahfud MD memberikan penjelasan mengapa persoalan pertambangan ilegal di Indonesia masih menjadi sesuatu yang sulit diberantas. Sebab kata dia, ternyata tidak mudah melakukan penertiban terhadap perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha secara ilegal.
“Nah itu masalahnya, mencabut IUP itu banyak mafianya,” kata Mahfud dalam debat kedua Cawapres, Minggu (21/1) malam.
Ia mengaku sepanjang menjadi Menko Polhukam, beberapa kali telah mengirimkan tim ke lapangan untuk menuntaskan masalah itu, namun selalu gagal. Sekalipun itu sudah diproses ke tingkat pengadilan hingga Mahkamah Agung.
“Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung, itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu dibeking oleh aparat-aparat dan pejabat,” pungkasnya.
