HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik dan usulan kepada pemerintah dalam rangkaian Indonesia Future Leaders Summit (FLS) 2026. Mulai dari transparansi komunikasi publik, akses informasi perkembangan isu nasional, hingga persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), berbagai aspirasi disampaikan langsung kepada pejabat pemerintah.
Dialog tersebut berlangsung dalam agenda FLS Goes to Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Jumat (9/10/2026). Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan dan Menteri Koperasi Fery Juliantono hadir untuk berdiskusi bersama para mahasiswa.
Kegiatan yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertukar gagasan sekaligus menyampaikan pandangan mengenai kebijakan pemerintah.
Dalam dialog tersebut, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan menjelaskan bahwa tugas lembaganya bukan sekadar memproduksi dan menyebarkan konten pemerintah.
Bakom juga menjalankan fungsi riset, menyerap aspirasi masyarakat, serta mengoordinasikan komunikasi antarkementerian dan lembaga.
“Tujuannya mengomunikasikan program strategis atau program perbaikan cepat yang dipilih oleh Presiden agar bisa diterima, dimengerti, dipahami, bahkan didukung oleh masyarakat luas,” jelasnya.
Meski begitu, mahasiswa turut menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dan kemampuan pejabat publik dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Mahasiswa Usul Dashboard Isu Nasional
Salah satu masukan datang dari Cahyani, mahasiswa Universitas Mataram. Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan dashboard informasi publik yang bisa diakses masyarakat untuk memantau perkembangan berbagai isu nasional.
Menurutnya, informasi yang disampaikan melalui konferensi pers maupun pemberitaan belum selalu memudahkan masyarakat mengikuti perkembangan suatu persoalan secara berkelanjutan.
“Jadi, jika ada isu nasional, pemerintah update setiap hari secara real-time. Jadi, setidaknya di situ kita bisa tahu informasinya dan kita bisa akses secara publik bersama masyarakat-masyarakat lainnya,” tutur Cahyani.
Menanggapi usulan tersebut, pihak Bakom menyampaikan bahwa mereka tengah merancang dashboard komunikasi pemerintah. Platform ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengikuti perkembangan isu yang menjadi perhatian publik.
Usulan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam diskusi, terutama terkait kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang mudah diakses dan diperbarui secara berkala.
Public Speaking Pejabat Ikut Disorot
Selain akses informasi, mahasiswa juga menyoroti kualitas komunikasi pejabat publik.
Nanda dari Universitas Sam Ratulangi mengangkat persoalan akuntabilitas dan transparansi dalam komunikasi pemerintahan. Ia menilai kemampuan berbicara di depan publik menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu dimiliki pejabat.
“Salah satu skill yang harus dimiliki pejabat publik itu adalah public speaking, Pak, menurut saya pribadi. Harapannya masukan saya dapat disampaikan, perlu memperbaiki komunikasi publik,” ujar Nanda.
