HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pengelolaan air tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan pembangunan dan aktivitas ekonomi Indonesia. Ia menilai persoalan air perlu mendapat perhatian lebih serius karena pengelolaannya turut menentukan ketahanan ekonomi dalam jangka panjang.
AHY menjelaskan, kebutuhan air tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga menopang sektor pangan, kesehatan, energi, serta aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelolaan air perlu dilakukan secara terintegrasi, bukan sekadar membangun infrastruktur secara terpisah.
“Ketahanan air merupakan bagian dari ketahanan ekonomi. Air mendukung ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, ketahanan iklim, dan semakin penting bagi ketahanan energi,” ujar AHY dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, dikutip Holopis.com, Rabu (7/10).
Menurut AHY, sistem pengelolaan air harus mencakup seluruh rangkaian, mulai dari daerah aliran sungai, waduk dan penyediaan air baku hingga irigasi, pengolahan air, kebutuhan rumah tangga dan pengelolaan air limbah.
Ia menilai pendekatan tersebut penting karena persoalan air dapat berdampak ke berbagai sektor secara bersamaan. Gangguan pada ketersediaan air, misalnya, tidak hanya memengaruhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat mengganggu pertanian, industri dan aktivitas ekonomi.
AHY juga menyoroti kondisi sungai di kota-kota besar yang semakin menghadapi tekanan akibat pencemaran dari rumah tangga dan industri. Sedimentasi yang mengurangi kapasitas sungai turut meningkatkan risiko banjir.
“Kita harus mengakui bahwa kita masih menghadapi tantangan kritis dalam pengelolaan air limbah dan perlindungan sungai. Sungai-sungai kita, terutama di kota-kota besar, semakin terdampak oleh polusi baik dari rumah tangga maupun industri,” katanya.
Menurutnya, persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memastikan daerah aliran sungai tetap sehat, sistem drainase berfungsi, air limbah dikelola dengan baik dan ekosistem dapat mendukung keberlanjutan sumber daya air.
AHY bahkan menekankan pentingnya segera membenahi kondisi sungai yang mengalami pencemaran dan sedimentasi.
“Waktu terbaik membersihkan sungai-sungai kita adalah 50 tahun lalu. Namun, waktu terbaik kedua adalah sekarang, hari ini,” tegas AHY.
Kaitan antara air dan aktivitas ekonomi juga terlihat pada kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura). AHY menyebut kawasan tersebut dihuni jutaan orang dan menjadi lokasi pelabuhan, pusat industri, jalur logistik serta kegiatan perikanan yang menghadapi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, erosi pantai dan kenaikan permukaan laut.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah merencanakan pembangunan Giant Sea Wall atau sistem perlindungan pesisir Pantura sepanjang sekitar 575 kilometer. Rencana tersebut mencakup 20 kabupaten, lima kota dan lima provinsi.
“Pelaksanaan besar ini juga memerlukan koordinasi erat antara 18 kementerian dan lembaga pemerintah,” kata AHY.
AHY menyebut sistem perlindungan tersebut diproyeksikan melindungi sekitar 50 juta orang sekaligus menjaga koridor ekonomi yang berkontribusi sekitar 38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Meski begitu, AHY menekankan pembangunan perlindungan pesisir tidak boleh hanya mengandalkan struktur beton. Infrastruktur tersebut perlu dipadukan dengan restorasi mangrove, penguatan ekosistem pesisir, pengelolaan air serta pembangunan kawasan yang lebih tangguh.
“Pendekatan kita haruslah hibrida,” pungkasnya.
Menurut AHY, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air harus memiliki manfaat yang lebih luas. Selain menghadapi risiko lingkungan, infrastruktur juga perlu menjaga masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi dalam jangka panjang.
