JAKARTA, HOLOPIS.COM – Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan nyata kepada kaum buruh melalui berbagai kebijakan dan langkah konkret pemerintah.
Dalam keterangannya, Jerry menyebut kepedulian Prabowo terhadap buruh bukan sekadar retorika, melainkan tercermin dari konsistensinya hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh Internasional selama dua tahun berturut-turut di kawasan Monumen Nasional.
“Dalam sejarah berdirinya bangsa ini baru Presiden Prabowo yang sangat peduli terhadap kaum buruh,” kata Jerry kepada Holopis.com, Sabtu (2/5/2026).
Secara tidak langsung, ia menilai kehadiran Presiden dalam momentum May Day menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan pekerja. Menurutnya, komitmen tersebut juga tercermin dalam sejumlah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan buruh.
“Betapa tidak, sudah dua tahun berturut-turut Prabowo menghadiri perayaan akbat Hari Buruh sedunia tepatnya 1 Mei 2026 di kawasan Monas Jakarta,” ujarnya.
Jerry menambahkan bahwa perhatian Prabowo tidak hanya terbatas pada buruh, tetapi juga mencakup kelompok masyarakat lain seperti petani, nelayan, pedagang, hingga pengemudi ojek online.
“Saya kira bukan hanya buruh tapi Prabowo begitu concern juga pada kaum petani, nelayan, pedagang sampai ojol,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan publik pada rekam jejak Prabowo di masa lalu, khususnya saat membantu kasus pekerja migran Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di luar negeri.
“Kita masih ingat perjuangan seorang mantan Komandan Koppasus ini saat menyelamatkan buruh Indonesia yang akan dihukum mati di Malaysia,” terangnya.
Jerry mencontohkan kasus Wilfrida Soik, seoraang Pekerja Rumah Tangga (PRT) asal Nusa Tenggara Timir (NTT) yang akhirnya bebas setelah mendapatkan pendampingan hukum, walau sempat terancam hukuman mati di Malaysia pada tahun 2013-2015.
“Prabowo menyewa pengacara papan atas dan turun tangan langsung dalam proses hukum, yang akhirnya membuat Wilfrida divonis bebas dari tuduhan pembunuhan,” jelas Jerry.
Lebih lanjut, Jerry menilai berbagai kebijakan yang diumumkan pemerintah dalam peringatan Hari Buruh menunjukkan komitmen nyata, bukan sekadar janji.
“Bukan hanya janji atau pepesan kosong tapi di perayaan hari Buruh sedunia Prabowo menyampaikan 18 kebijakan pro-buruh,” tegasnya.
Ia memaparkan sejumlah program tersebut, mulai dari kenaikan upah hingga perlindungan sosial. Salah satunya adalah rencana kenaikan upah minimum dan penyesuaian di berbagai daerah.
“Tahun ini Prabowo akan menaikan upah minimum pendapatan dan upah peningkatan sebesar 6,5%, serta kenaikan Upah Minimum 2026 Pendapatan dan Upah Penyesuaian 5% – 8% di tiap Provinsi,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi jutaan pekerja, nilainya Rp 600.000 per orang untuk 15 juta buruh.
Kebijakan lain yang disoroti Jerry Massie adalah insentif pajak penghasilan bagi pekerja dengan penghasilan tertentu.
“Ada pula Insentif PPh 21 (DTP) Pendapatan & Upah Pajak ditanggung pemerintah bagi gaji < Rp 10 jt," tukas Jerry. Jerry juga menyinggung rencana pemberian bonus hari raya bagi pengemudi ojek online. Di mana Bonus Hari Raya Ojol/Online Pendapatan & Upah 25% dari rata-rata pendapatan bulanan. Di sektor ketenagakerjaan, ia menyebut program investasi dan penciptaan lapangan kerja sebagai langkah strategis pemerintah. “Investasi Nasional 2025 Penciptaan Lapangan Kerja Serapan 2,7 juta tenaga kerja (Investasi Rp 1.931 T)," terangnya. Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga dinilai berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru. Begitu juga soal kebijakan hilirisasi industri dan program magang nasional yang turut memperkuat upaya penyerapan tenaga kerja. Di sisi perlindungan sosial, ia menyoroti pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Jerry memaparkan bahwa UU Perlindungan PRT menjadi perlindungan sosial dan hukum bagi PRT setelah 22 tahun ditunggu. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan jaminan kehilangan pekerjaan bagi pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja. “Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perlindungan Sosial & Hukum Tunai 60% dari upah selama 6 bulan pasca PHK," lanjutnya. Jerry juga menyinggung kebijakan lain seperti diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal hingga stabilitas harga BBM untuk menjaga daya beli buruh. Di sektor kesejahteraan keluarga, ia menyebut program subsidi perumahan dan layanan kesehatan sebagai langkah penting pemerintah. Ada juga soal program pemeriksaan kesehatan gratis dan dukungan gizi keluarga buruh juga menjadi perhatian. Ia juga menilai program pelatihan vokasi nasional akan memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Setidaknya, pemerintau telah melakukan Pplatihan vokasi nasional kesejahteraan keluarga target 70.000 lulusan SMA/SMK tahun 2016. Selain kebijakan ekonomi, Jerry menyoroti rencana penetapan Marsinah sebagai pahlawan nasional sebagai bentuk penghormatan simbolis terhadap perjuangan buruh. Di akhir pernyataannya, Jerry menyampaikan harapannya agar regulasi ketenagakerjaan ke depan semakin berpihak pada buruh, termasuk kemungkinan revisi terhadap undang-undang yang dinilai belum adil. Ia menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut menjadi indikator bahwa pemerintah serius dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. “Saya pikir UU Omnibus Law tentang Ketenaga-Kerjaan akan dipangkas dan direvisi di era Prabowo lantaran ada sejumlah pasal yang tak berpihak pada kaum buruh," pungkasnya.
