HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka apabila terbukti tidak memenuhi persyaratan pendidikan saat pencalonan pada Pilpres 2024.
Jerry menilai terdapat persoalan administratif dalam dokumen pendidikan Gibran yang perlu diperiksa secara menyeluruh. Ia juga mempersoalkan proses verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap persyaratan pencalonan tersebut.
“Saya sangat yakin dan percaya Gibran akan didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Jerry Massie dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Selas (6/10/2026).
Menurut Jerry, KPU seharusnya memastikan dokumen pendidikan dan riwayat pendidikan Gibran memenuhi ketentuan pendidikan minimal SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Ia menyoroti dokumen pendidikan Gibran yang menjadi persoalan dalam permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang kini diajukan ke MK. Jerry mempertanyakan apakah dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut benar-benar membuktikan kelulusan pendidikan setingkat sekolah menengah atas.
Jerry secara khusus mempersoalkan penggunaan sertifikat kehadiran (certificate of attendance) yang menurutnya berbeda dengan ijazah atau sertifikat kelulusan sekolah menengah atas (high school diploma).
“Jadi para pemberi keterangan palsu di pengadilan bisa dituntut 7 tahun penjara,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Jerry terkait dugaan persoalan dokumen pendidikan. Ada atau tidaknya keterangan palsu maupun unsur pidana tetap harus ditentukan berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Jerry juga mengkritik proses verifikasi persyaratan pencalonan yang dilakukan KPU. Ia menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri, termasuk mengenai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya tanggung jawab hukum dari pihak-pihak terkait apabila ditemukan pelanggaran dalam proses pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut.
Minta MK Pulihkan Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, Jerry menilai persoalan persyaratan pendidikan Gibran harus menjadi momentum bagi MK untuk memperbaiki mekanisme pengujian dan verifikasi persyaratan calon dalam pemilihan umum.
Ia mengkritik kondisi kelembagaan MK yang menurutnya mengalami kemunduran selama pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Jerry juga menyampaikan apresiasi terhadap sikap salah satu ahli dalam persidangan yang disebutnya diusir setelah melontarkan pernyataan yang dianggap menghina MK dan hakim konstitusi.
