HOLOPIS.COM, JAKARTA – Skandal yang menyeret Dwi Sasetyaningtyas dan berdampak pada tuntutan pengembalian dana pendidikan LPDP oleh Kementerian Keuangan memantik reaksi keras dari berbagai pihak. Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menilai peristiwa ini harus menjadi pelajaran pahit sekaligus pengingat bagi seluruh putra-putri bangsa yang menempuh studi dengan biaya negara.
Habib Syakur menyayangkan sikap personal yang berujung pada kerugian administratif dan reputasi besar, bahkan merembet pada tanggung jawab sang suami sebagai penerima beasiswa. Menurutnya, setiap rupiah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah keringat rakyat yang dititipkan untuk kemajuan masa depan Indonesia.
“Kasus ini menjadi alarm keras. Perlu diingat bahwa penerima LPDP itu sekolah menggunakan duit rakyat. Integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ketika kepercayaan itu dicederai oleh sikap yang tidak patut, maka wajar jika negara menuntut pertanggungjawaban,” tegas Habib Syakur dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).
Beasiswa Bukan Hadiah, Tapi Investasi Strategis
Habib Syakur menekankan bahwa beasiswa luar negeri bukanlah sekadar fasilitas atau hadiah cuma-cuma dari pemerintah. Ia memandang dana tersebut sebagai investasi strategis negara kepada generasi muda agar mereka memiliki kapasitas mumpuni untuk membangun tanah air.
Ia mengkritisi kecenderungan adanya oknum penerima beasiswa yang seolah lupa daratan atau lebih mementingkan ego pribadi dan bisnis ketimbang kontribusi nyata bagi negara setelah menyelesaikan studi.
“Biaya pendidikan itu adalah bagian dari investasi negara kepada generasi mudanya. Rakyat rela membiayai mereka agar mereka kembali ke Indonesia, berkiprah, dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negaranya sendiri, bukan malah terjebak dalam kontroversi yang memalukan,” lanjutnya.
Panggilan untuk Kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi
Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) mendorong agar para awardee LPDP memiliki komitmen moral yang kuat untuk pulang dan mengabdi. Habib Syakur menegaskan bahwa Indonesia sedang membutuhkan pemikiran-pemikiran segar untuk menghadapi tantangan global, dan para penerima beasiswa inilah yang seharusnya berada di garis depan.
Kewajiban untuk kembali dan mengabdi bukan hanya soal kontrak administratif di atas materai, melainkan janji suci kepada ibu pertiwi yang telah memfasilitasi mimpi-mimpi akademik mereka.
“Negara sudah berkorban besar. Jadi, sudah seharusnya kalian kembali. Tunjukkan bahwa investasi rakyat tidak sia-sia. Jangan sampai karena perilaku yang tidak berintegritas, martabat sebagai intelektual bangsa justru runtuh di mata publik,” ungkap Habib Syakur dengan nada lugas.
Menutup narasinya, Habib Syakur memohon kepada seluruh penerima beasiswa negara di mana pun berada untuk menjaga perilaku dan lisan di ruang publik maupun privat. Ia mengingatkan bahwa identitas sebagai penerima beasiswa negara akan selalu melekat dan menjadi tolok ukur kualitas moral generasi pemimpin masa depan. Hal ini karena stabilitas dan kemajuan bangsa sangat bergantung pada kualitas batin dan kejujuran para kaum terpelajarnya.
“Jika integritas sudah digadaikan, maka fondasi pembangunan bangsa akan ikut keropos,” pungkasnya.
