Menurutnya, perkembangan sikap DPR dan partai-partai setelah pergantian tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Ingatkan Konstitusi Bukan Alat Tawar
Edy menegaskan, pemakzulan tidak boleh dijadikan tujuan politik yang mengabaikan hukum. Mekanisme itu harus dijalankan berdasarkan alasan konstitusional dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, ia juga mengingatkan agar mekanisme konstitusi tidak dijadikan alat tawar-menawar di antara elite politik.
“DPR harus menjelaskan sikapnya. PDIP harus menjelaskan kalkulasinya. NasDem juga perlu menunjukkan apakah keberatannya terhadap ekspansi kekuatan politik lain benar-benar berpengaruh pada sikapnya,” tulis Edy.
Ia menilai Megawati sebagai pemimpin partai besar memiliki tanggung jawab politik untuk menjelaskan sikap partainya kepada publik, meskipun hal itu tidak berarti Megawati wajib memimpin upaya pemakzulan.
Edy menutup tulisannya dengan mempertanyakan sampai kapan para elite politik akan terus menunggu satu sama lain, sementara persoalan konstitusional terkait persyaratan jabatan wakil presiden masih menjadi perdebatan.
Menurutnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar posisi politik Gibran, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan komitmen para pemimpin untuk tunduk pada konstitusi.
