JAKARTA, HOLOPIS.COM – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud kembali disorot usai muncul anggaran cuci baju Rp450 juta, setelah mobil dinas Rp8,5 miliar jadi polemik.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kembali menjadi sorotan publik setelah sederet kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai kontroversi.
Mulai dari pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar, renovasi rumah jabatan hingga Rp25 miliar, sampai anggaran jasa pencucian perlengkapan kepala daerah sebesar Rp450 juta, seluruhnya memicu kritik tajam di media sosial.
Nama Rudy Mas’ud bahkan menjadi trending dalam berbagai perbincangan warganet usai DPRD Kalimantan Timur menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) hak angket untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kebijakan serta isu nepotisme di lingkungan Pemprov Kaltim.
Gelombang kritik publik semakin membesar karena sejumlah anggaran fantastis tersebut muncul di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
Mobil Dinas Rp8,5 Miliar
Kontroversi pertama yang ramai diperbincangkan publik adalah pengadaan mobil dinas gubernur dengan nilai mencapai Rp8,5 miliar.
Angka tersebut dinilai fantastis dan memicu pertanyaan masyarakat mengenai urgensi penggunaan kendaraan mewah bagi kepala daerah.
Rudy Mas’ud menjelaskan kendaraan dinas tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas gubernur sebagai kepala daerah di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, intensitas kunjungan tamu negara, investor, dan pejabat pusat ke Kalimantan Timur terus meningkat sehingga membutuhkan kendaraan representatif.
Namun penjelasan itu belum sepenuhnya meredam kritik.
Di media sosial, banyak warganet membandingkan besarnya anggaran mobil dinas dengan kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Tak sedikit pula yang menilai pembelian kendaraan mewah di tengah dorongan penghematan anggaran menjadi langkah yang kurang sensitif terhadap kondisi publik.
Renovasi Rumah Dinas
Belum reda polemik mobil dinas, publik kembali dikejutkan dengan anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai Rp25 miliar.
Besarnya nilai renovasi tersebut langsung menjadi bahan perdebatan.
Banyak pihak mempertanyakan alasan penggunaan anggaran jumbo untuk memperbaiki fasilitas pejabat daerah.
Rudy Mas’ud menegaskan anggaran tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi rumah dinas gubernur.
Dana itu juga mencakup renovasi rumah dinas wakil gubernur serta sejumlah fasilitas pendukung lain seperti pendopo dan area penunjang kegiatan resmi pemerintahan.
Meski demikian, penjelasan tersebut tidak menghentikan kritik publik.
Sejumlah kalangan menilai pemerintah daerah seharusnya lebih fokus pada program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dibanding renovasi fasilitas elite pemerintahan.
Isu ini semakin viral setelah potongan nilai anggaran beredar luas di berbagai platform media sosial dan memicu perdebatan panjang di kalangan netizen.
Anggaran Makan Minum Pemprov
Sorotan terhadap Pemprov Kaltim juga datang dari anggaran makan dan minum pemerintahan daerah yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
Berdasarkan data yang beredar, anggaran belanja makan dan minum Pemprov Kaltim pada 2023 tercatat sebesar Rp12,33 miliar.
Angka tersebut kemudian meningkat menjadi Rp15,89 miliar pada 2024 sebelum turun menjadi Rp11,93 miliar pada 2025.
Besarnya anggaran konsumsi itu kembali memancing kritik publik.
Banyak warganet mempertanyakan rincian penggunaan dana serta efektivitas belanja operasional tersebut.
Menanggapi polemik itu, Rudy Mas’ud meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dianggap belum lengkap.
Ia menegaskan anggaran operasional pemerintahan memiliki kebutuhan tersendiri yang harus dipenuhi untuk menunjang jalannya aktivitas pemerintahan daerah.
Rudy juga berharap suasana tetap kondusif dan masyarakat dapat melihat persoalan secara utuh.
Anggaran Cuci Baju
Kontroversi terbaru yang kini menjadi perhatian publik adalah anggaran Rp450 juta yang tercatat untuk jasa pencucian kepala daerah.
Dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP), anggaran tersebut tertulis sebagai “belanja jasa pencucian kepala daerah”.
Frasa itu langsung viral di media sosial dan memicu beragam komentar pedas dari warganet.
Banyak pengguna media sosial mempertanyakan bagaimana mungkin biaya pencucian bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Menanggapi polemik yang berkembang, Pelaksana Tugas Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany, memberikan klarifikasi.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak digunakan khusus untuk pakaian pribadi gubernur.
Menurut Astri, dana Rp450 juta dipakai untuk mendukung operasional enam gedung di kompleks Kegubernuran Kalimantan Timur.
Kebutuhan pencucian mencakup karpet, gorden, sprei, bed cover, taplak meja, hingga perlengkapan lain yang digunakan dalam kegiatan resmi pemerintahan.
Meski telah dijelaskan, kritik publik tetap bermunculan.
Banyak pihak menilai istilah dalam dokumen anggaran memicu multitafsir dan menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
