Pemerintah berharap belanja yang dilakukan secara bertahap dapat mendukung berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Dari total belanja negara, realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun atau 65,4 persen dari pagu APBN. Angka ini tumbuh 29,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kontributor terbesar berasal dari belanja kementerian/lembaga (K/L), dengan realisasi Rp1.069,4 triliun atau 70,8 persen dari pagu.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai sejumlah kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS, hingga program prioritas pembangunan.
Pemerintah juga mengalokasikan belanja untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, bendungan, dan jalan tol, serta bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, pendidikan, dan kesehatan.
“Total belanja pemerintah pusat Rp2.061,3 triliun, 65,4 persen dari APBN ini juga bagus. Karena tiga perempat tahun, 65 persen. Akan ada sedikit peningkatan di menuju bulan November dan Desember, tapi ini relatif sehat,” kata Suahasil.
Penerimaan Negara Tumbuh 25,5 Persen
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara hingga September 2026 mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN.
Suahasil mengatakan pertumbuhan pendapatan negara lebih tinggi dibandingkan kenaikan belanja negara.
“Pendapatan negara secara total tumbuh 25,5 persen, dan belanja negara meningkat 19 persen,” ujar Suahasil.
Penerimaan pajak menjadi salah satu penopang utama dengan realisasi Rp1.607,6 triliun atau sekitar 68,6 persen dari target yang ditetapkan.
Selain pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai juga mengalami peningkatan. Hingga September 2026, realisasinya mencapai Rp240,1 triliun, naik dari Rp221,3 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai juga meningkat dari 7,1 persen pada tahun lalu menjadi 8,5 persen pada tahun ini.
Transfer ke Daerah Tembus Rp599 Triliun
Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah hingga September 2026 mencapai Rp599,2 triliun atau 82,4 persen dari alokasi awal APBN sebesar Rp693 triliun.
Pemerintah memperkirakan alokasi transfer ke daerah meningkat menjadi sekitar Rp727 triliun setelah memperhitungkan kebutuhan tambahan, termasuk untuk penanganan bencana alam.
Penyaluran dana tersebut masih akan berlanjut pada Oktober, November, dan Desember 2026.
