“Ini juga berarti membuka lapangan kerja dan menghadirkan penghasilan untuk masyarakat yang ada di pesisir,” jelasnya.
Menurut AHY, perlindungan Pantura tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah perlu menerapkan pendekatan hibrida dengan memadukan pembangunan tanggul pantai maupun tanggul laut dan solusi berbasis alam.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi menghadapi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah yang mengancam permukiman serta aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Dengan memadukan infrastruktur fisik dan pemulihan ekosistem, perlindungan pesisir diharapkan dapat berjalan lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut dan tambak.
Kawasan Percontohan Perlindungan Pesisir
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf mengatakan, kegiatan di Timbulsloko merupakan demonstration plotting atau kawasan percontohan untuk mempelajari penerapan perlindungan pesisir berdasarkan karakteristik alam setempat.
Menurut Didit, pendekatan perlindungan pesisir tidak dapat diseragamkan karena setiap daerah memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda.
“Di tempat lain belum tentu dilakukan seperti ini, karena perbedaan tematik masing-masing daerah itu perlu kita pelajari bersama,” kata Didit.
Ia menegaskan, pembangunan perlindungan Pantura juga harus memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, terutama nelayan dan petambak.
Karena itu, akses masyarakat terhadap laut maupun tambak tidak akan ditutup seluruhnya. Aspek tersebut menjadi pertimbangan penting agar upaya perlindungan pesisir tidak menghambat aktivitas ekonomi warga.
Penerapan HexBricks di Timbulsloko diharapkan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menentukan pendekatan perlindungan pesisir yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah Pantura.
