BOGOR, HOLOPIS.COM – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif KedaiKopi, Hendri Satrio, mengkritik wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang disebut akan mengecualikan siswa dari keluarga kaya dan sangat kaya dalam penerimaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pria yang akrab disapa Hensat itu menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pengelompokan berdasarkan status ekonomi di lingkungan sekolah. Menurutnya, sekolah seharusnya menjadi ruang yang menyatukan seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial.
“Ada wacana dari BGN, murid kaya dan kaya sekali dalam sekolah yang sama tidak akan dapat MBG. Salah ini menurut gue, kalau ini diberlakukan negara sudah membedakan ‘kelas’ warganya. Bisa terjadi gesekan antar-kelas yang runcing,” kata Hendri Satrio dalam pernyataannya, Kamis (16/7/2026).
Ia menjelaskan, selama ini sistem pendidikan di Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan yang bertujuan menghapus perbedaan status sosial di sekolah, salah satunya melalui penggunaan seragam yang sama bagi seluruh siswa.
“Kenapa kita SD, SMP, SMA dikasih seragam, harus sepatu hitam? Agar tidak ada pembeda antara anak kaya dan anak miskin, semua satu, murid SD 02, SMP 27, dan SMA 37,” ujarnya.
Hensat menilai, apabila pemerintah ingin meningkatkan efektivitas Program MBG, langkah yang lebih tepat adalah memprioritaskan pelaksanaannya di wilayah yang memang memiliki tingkat kemiskinan tinggi atau melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan.
“Semestinya MBG konsentrasi ke daerah miskin yang memerlukan atau melakukan perubahan skema pemberian MBG,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap munculnya wacana penyesuaian penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan kondisi ekonomi keluarga siswa. Hingga kini, belum ada kebijakan resmi yang diberlakukan terkait usulan tersebut.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari. Ia mengatakan bahwa program MBG tidak akan diberikan lagi kepada anak-anak yang berasal dari desil sosial 8-10.
Penataan penerima manfaat ini dibahas langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang dihelat Rabu sore kemarin.
“Pokoknya soal penataan penerima manfaat, ya. Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ya ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali gitu kan kalau desil 8, 9, 10, itu memang tidak akan diberikan lagi,” beber Agustina usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2026).
Dalam diskusi yang dilakukan di Istana, Agustina bilang dilema muncul apabila menghentikan MBG kepada anak orang kaya. Menurutnya, ada beberapa sekolah yang muridnya tercampur dari semua golongan tingkat sosial.
“Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, ya, yang ada muridnya katakanlah 50% desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak,” beber Agustina.
