HOLOPIS.COM, JAKARTA – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia turut menyoroti penanganan kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea dan Cukai yang ditangani KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Melalui aksi teatrikal, mereka mendesak agar kasus itu diusut tuntas oleh lembaga antirasuah.
Aksi teatrikal itu digelar di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026). Melalui pertunjukan teatrikal, para seniman menyuarakan kritik terhadap penanganan dugaan korupsi importasi barang yang melibatkan Blueray Cargo. Mereka menilai proses penegakan hukum belum berjalan secara menyeluruh.
“Kami melihat KPK sedang kehilangan nalar dalam penegakan hukum. Karena itu kami memilih panggung teater sebagai medium untuk menyampaikan kritik. Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa ada persoalan serius dalam penanganan perkara ini. Kami tidak ingin penegakan hukum dijalankan secara tebang pilih dan hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu,” ungkap koordinator lapangan, Pamit Andrianto kepada wartawan, seperti dikutip Holopis. com.
Menurut Pamit, banyak pihak yang seharusnya diperiksa hingga kini belum dimintai keterangan. Salah satunya, anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana. Padahal, nama Nyoman Adhi sebelumnya sempat muncul dalam persidangan perkara petinggi Blueray Cargo.
“Nama itu sudah muncul di persidangan, tetapi sampai sekarang belum ada langkah lanjutan dari penyidik. Hal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keseriusan KPK dalam mengungkap perkara secara utuh,” ujar Andrianto.
Aliansi Seniman juga menyoroti sekitar 20 perusahaan forwarder serta perusahaan ekspor-impor yang disebut berkaitan dengan perkara itu, namun belum diproses hukum. KPK diminta untuk tidak tebang pilih.
“Kalau memang ada keterkaitan, tentu semuanya harus diperiksa. Jangan ada kesan pembiaran. Kami ingin KPK bekerja secara profesional, transparan, dan berani mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu,” ucap Andrianto.
Dalam kesempatan yang sama, Rahmat Himran selaku koordinator aksi menyebut aksi teatrikal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral kalangan seniman dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Rahmat, masyarakat sipil memiliki hak untuk mengawasi proses pemberantasan korupsi agar berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti pada aktor tertentu. Ia menegaskan, penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi harus menjadi syarat utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi.
“Kasus dugaan korupsi di sektor kepabeanan ini merupakan perkara besar. Karena itu, seluruh rangkaian peristiwanya harus dibuka secara terang kepada publik. Jangan sampai ada pihak yang justru terlindungi, sementara proses hukum hanya menyentuh sebagian kecil pelaku,” kata Rahmat.
Dalam kesempatan ini Rahmat juga mendesak agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjalankan fungsi pengawasannya. Yakni, meminta penjelasan kepada pimpinan KPK terkait penanganan kasus tersebut.
“Kami meminta Dewas KPK menjalankan fungsi pengawasannya. Ketua KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan perkara ini agar tidak muncul kesan adanya penegakan hukum yang tebang pilih. Integritas lembaga antirasuah harus dijaga dengan keterbukaan dan akuntabilitas,” tegas Rahmat.
