JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali maju pada Pilpres 2029.
Menurut Habib Syakur, kualitas dan kapasitas Gibran sebagai Wakil Presiden dinilai belum cukup untuk menopang kepemimpinan nasional. Ia menilai selama lebih dari dua tahun pemerintahan berjalan, belum terlihat gebrakan signifikan dari Gibran yang mampu memperkuat pemerintahan Kabinet Merah Putih.
“Saya tidak setuju kalau Prabowo-Gibran kembali maju pada Pilpres 2029. Kualitas Gibran masih sangat jauh dari cukup untuk menjadi Wakil Presiden,” ujar Habib Syakur dalam keterangannya.
Ia menilai posisi Gibran di pemerintahan saat ini belum menunjukkan peran strategis sebagai orang nomor dua di Indonesia.
“Terbukti lebih dari dua tahun tidak ada gebrakan apa pun yang bisa membantu kepemimpinan Presiden Prabowo. Gibran masih belum bisa menempatkan diri sebagai seorang Wakil Presiden. Dia hanya seperti ada dan tiada di pemerintahan Kabinet Merah Putih,” lanjutnya.
Habib Syakur juga menilai Gibran masih berada dalam bayang-bayang pengaruh ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi, termasuk figur-figur politik yang disebut masih berada di lingkaran kekuasaan lama.
“Karena dia masih terlalu terbayang-bayang dengan peran bapaknya yakni Joko Widodo (Jokowi) serta orang-orang utusannya. Artinya, Gibran tidak menjadi diri sendiri dalam memperankan dirinya sebagai Wakil Presiden, sekaligus pejabat negara,” katanya.
Dalam pandangannya, pengaruh politik Jokowi saat ini juga disebut tidak lagi sekuat sebelumnya. Habib Syakur bahkan menyebut Jokowi telah memasuki fase “end-game” dalam konteks politik nasional.
“Apalagi Jokowi sebenarnya sudah end-game, dia sudah tidak punya taji dalam konteks elektabilitas dan likeabilitas. Ia hanya bisa tetap populer karena memelihara narasi negatif kepadanya agar selalu dimomongkan di ruang publik,” ujarnya.
Ia menilai loyalitas sebagian kelompok terhadap Jokowi lebih banyak dipengaruhi faktor kekuasaan dan kepentingan politik praktis.
“Mengapa masih banyak yang loyal, semua karena duit dan keberadaan Gibran yang masih memungkinkan orang-orang Jokowi punya porsi menjadi komisaris dan pejabat,” lanjut Habib Syakur.
Selain itu, Habib Syakur menilai masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam melihat rekam jejak pemerintahan selama satu dekade terakhir di bawah kepemimpinan Jokowi.
Ia mengkritik sejumlah proyek pembangunan yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, termasuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Bahkan saya yakin rakyat sudah sangat dewasa dan cerdas untuk melihat sosok Jokowi. Sepuluh tahun memimpin Indonesia, banyak bukti kekacauan yang dihasilkan, mulai dari pembangunan waduk hingga IKN yang tidak jelas keperuntukannya sampai dengan saat ini,” katanya.
Menurutnya, sejumlah proyek besar pemerintahan sebelumnya lebih banyak dibangun demi pencitraan politik dibanding benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas.
“Semua karena merupakan hasil kerja citra semata, bukan realisasi proyek untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata,” pungkasnya.
