JAKARTA – Aktivis Gerakan Mantap Pilih Prabowo, Akbar Husein, melontarkan kritik keras terhadap film dokumenter Pesta Babi produksi Watchdoc Documentary yang disutradarai Dandhy Laksono dan Cypri Dale.
Menurut Akbar, film yang mengangkat isu Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dan cetak sawah di Merauke, Papua itu justru membangun opini negatif terhadap pemerintah melalui narasi yang dinilai tidak berimbang.
“Menyaksikan tayangan film dokumenter Pesta Babi, sungguh disayangkan karena alih-alih menyajikan fakta objektif di lapangan, isi pesan yang dibangun justru mengandung propaganda sesat dan narasi provokatif yang sarat kontroversi,” kata Akbar Husein dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
Ia menilai film tersebut menggunakan sudut pandang yang selektif dengan hanya menampilkan sisi negatif proyek pembangunan di Papua melalui narasumber lokal yang dianggap tidak mewakili keseluruhan realitas di lapangan.
Menurutnya, narasi yang dibangun dalam film tersebut cenderung mendiskreditkan pemerintah sekaligus memojokkan program strategis nasional yang saat ini dijalankan Presiden Prabowo Subianto.
Akbar bahkan menduga terdapat agenda politik terselubung di balik produksi film tersebut.
“Film dokumenter ini disinyalir memiliki agenda politis terselubung dalam rangka mendukung gerakan kemerdekaan Papua dengan memanfaatkan isu lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.
Padahal, kata dia, kondisi nyata di Merauke tidak seburuk yang digambarkan dalam film dokumenter tersebut. Ia menilai proyek PSN Food Estate dan cetak sawah justru membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal.
Menurut Akbar, pembangunan di Merauke telah membuka keterisolasian wilayah serta menciptakan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat Papua, khususnya di Kampung Wanam, Merauke.
“Kehadiran investasi negara di wilayah ini terbukti mampu menciptakan multiplier effect yang langsung menyentuh hajat hidup masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut proyek pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo tidak hanya bertujuan menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat Papua melalui pembukaan lapangan kerja baru.
Akbar menegaskan warga lokal kini mulai terlibat langsung dalam berbagai sektor operasional proyek mulai dari penyiapan lahan hingga logistik pendukung.
“Warga yang sebelumnya kesulitan mendapatkan penghasilan tetap kini mulai sangat terbantu secara ekonomi karena terlibat langsung dalam berbagai lini proyek,” katanya.
Karena itu, Akbar menilai tuduhan bahwa proyek Food Estate mengabaikan masyarakat adat Papua tidak sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, pemerintah justru memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung masyarakat setempat.
“Hingga akhirnya kesejahteraan warga lokal yang mulai meningkat menjadi jawaban nyata atas segala keraguan dan kampanye negatif terhadap proyek ini,” tuturnya.
Ia menambahkan, PSN Food Estate dan cetak sawah di Merauke merupakan manifestasi komitmen negara dalam menghadirkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di Papua sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
