JAKARTA – Pemerhati ekonomi dan geopolitik sekaligus aktivis Gerakan Solidaritas TAPOL/NAPOL Indonesia, Akbar Husein, menilai upaya mendorong agenda “Reformasi Jilid Dua” yang disebut membonceng aksi mahasiswa beberapa waktu lalu tidak berhasil memperoleh dukungan luas dari masyarakat.
Menurut Akbar, narasi yang dibangun secara masif di media sosial tidak berbanding lurus dengan dukungan riil di lapangan. Ia menilai mayoritas masyarakat justru lebih memilih menjaga stabilitas politik nasional dibanding mendorong perubahan kekuasaan di luar mekanisme demokrasi yang berlaku.
“Agenda kaum neoliberal (neolib) untuk mendorong aksi gerakan Reformasi Jilid Dua dengan membonceng aksi mahasiswa kemarin terbukti telah gagal, dikarenakan narasi gerakan yang sangat masif yang dibangun terutama di media sosial ternyata tidak mendapat dukungan yang riil dari seluruh mayoritas rakyat di Indonesia,” kata Akbar Husein dalam keterangannya, Senin (16/6/2026).
Ia menilai isu yang lebih dominan dalam aksi mahasiswa justru berkaitan dengan persoalan ekonomi, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, kebijakan subsidi, kenaikan harga bahan bakar minyak, hingga evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan tuntutan pergantian pemerintahan.
Menurut Akbar, terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan agenda Reformasi Jilid Dua gagal mendapatkan momentum politik. Salah satunya adalah kondisi keamanan dan stabilitas nasional yang dinilai masih terkendali di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, ia menilai sebagian besar elemen masyarakat, termasuk umat Islam, kelompok buruh, aktivis nasionalis, serta partai-partai politik pendukung pemerintah, masih memilih mengawal pemerintahan hingga akhir masa jabatan.
Akbar juga mengkritik pihak-pihak yang menyamakan pemerintahan Presiden Prabowo dengan rezim Orde Baru.
“Klaim yang menyamakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo hari ini dengan rezim otoritarian Soeharto merupakan suatu kesalahan dan kesesatan sejarah yang sangat memalukan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo memperoleh legitimasi politik melalui pemilihan umum yang sah dan demokratis.
“Pastinya teori mandat demokrasi secara tegas menyatakan bahwa pergantian kekuasaan itu harus dilakukan melalui mekanisme institusional pada kotak suara,” tegasnya.
Kritik terhadap Alasan Aksi
Akbar menilai sejumlah isu yang dijadikan dasar kritik terhadap pemerintah tidak dapat dijadikan alasan untuk mendorong perubahan kekuasaan secara politik.
Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, ia menilai kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi faktor global, termasuk kebijakan moneter Amerika Serikat yang berada di luar kendali pemerintah Indonesia.
“Secara makro ekonomi jelas bahwa nilai tukar mata uang sangat bergantung pada kebijakan moneter global, seperti suku bunga acuan bank sentral The Fed di Amerika, yang sama sekali tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat,” katanya.
Sementara terkait kenaikan harga Pertamax, Akbar berpendapat dampaknya tidak terlalu besar terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang mayoritas masih menggunakan Pertalite.
Ia juga menyoroti polemik tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, langkah pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi.
“Masalah tata kelola dan korupsi di Program Makan Bergizi Gratis (MBG), justru kita semua sangat mengapresiasi dan mendukung sikap tegas Presiden Prabowo yang langsung mencopot tiga pucuk pimpinan di lembaga Badan Gizi Nasional (BGN), hingga langsung menjebloskan ketiganya ke dalam penjara merupakan wujud keberpihakan Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Pertanyakan Figur Alternatif
Dalam keterangannya, Akbar juga mempertanyakan kesiapan pihak-pihak yang mendorong Reformasi Jilid Dua dalam menghadirkan alternatif kepemimpinan nasional.
Ia menilai kelompok yang mendorong agenda tersebut belum memiliki figur yang dianggap mampu mengelola kompleksitas birokrasi pemerintahan maupun menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional.
“Dungu-nya lagi para kaum Neolib yang Pro Oligarky ini, dimana mereka hendak memaksakan sebuah reformasi jilid dua tanpa adanya sosok figur pemimpin (alternatif) pengganti yang matang dan mumpuni,” katanya.
Akbar mengingatkan bahwa perubahan politik yang dipaksakan tanpa perencanaan matang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan nasional dan berdampak terhadap kehidupan masyarakat luas.
“Keberanian tanpa perhitungan rasional bukanlah heroisme, melainkan kebodohan absolut yang akan mengorbankan masa depan ratusan juta rakyat,” tegasnya.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga stabilitas nasional serta mengawal berbagai program strategis pemerintah yang sedang berjalan.
“Berbagai program strategis nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan perbaikan ekosistem bisnis di semua lini yang selama ini telah berjalan dengan baik itu harus dikawal dan dijaga, dan tidak boleh dikorbankan begitu saja demi memuaskan syahwat politik kekuasaan para kaum Neolib yang Pro Oligarky dengan membonceng aksi gerakan mahasiswa,” pungkasnya.
