JAKARTA – Ketua Umum Poros Muda Indonesia, Frans Freddy, menyoroti kericuhan yang terjadi dalam forum diskusi “Kopdar Bareng Mas Dar” di kawasan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026), yang melibatkan mahasiswa dengan sejumlah pejabat negara.
Frans yang juga merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Jayabaya menilai dinamika kritis di lingkungan kampus merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, ia mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa harus tetap berpijak pada data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Menurutnya, salah satu isu yang mengemuka dalam forum tersebut adalah tudingan mengenai perusakan lingkungan dan penggusuran tanah adat serta tanah ulayat di Papua yang disebut-sebut merujuk pada film dokumenter Pesta Babi.
“Mahasiswa adalah kaum intelektual. Karena itu setiap kritik harus dibangun di atas data dan fakta yang kuat, bukan hanya berdasarkan satu sumber informasi yang validitasnya belum tentu teruji secara akademik maupun empiris,” kata Frans Freddy dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Ia menilai mahasiswa memiliki hak penuh untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam maupun isu masyarakat adat. Namun, menurutnya, setiap tuduhan harus dapat dijelaskan secara rinci ketika diminta pembuktiannya dalam forum dialog.
“Kalau kita mengajukan sebuah tuduhan atau kritik, maka kita juga harus siap menjelaskan data pendukungnya. Jangan sampai ruang akademik berubah menjadi ruang penghakiman yang tidak memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menjelaskan atau menyampaikan sudut pandangnya,” ujarnya.
Demokrasi Butuh Dialog, Bukan Sekadar Kemarahan
Frans juga menyoroti sikap sebagian peserta diskusi yang menurutnya lebih mengedepankan kemarahan dibandingkan dialog substantif.
Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya memberikan ruang untuk menyampaikan kritik, tetapi juga mengharuskan semua pihak bersedia mendengarkan dan berdebat secara sehat.
“Mahasiswa harus terbuka terhadap dialog. Demokrasi yang baik tidak dibangun dengan saling berteriak atau menunjukkan kegarangan semata, tetapi dengan adu argumentasi yang rasional dan berbasis fakta,” tegasnya.
Menurut Frans, ketika sebuah forum telah dibuka untuk diskusi, maka semua pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk berbicara, menjawab pertanyaan, maupun memberikan klarifikasi terhadap berbagai tuduhan yang dilontarkan.
“Kalau tujuan kita mencari kebenaran, maka dialog harus dijaga. Jangan sampai forum berubah menjadi ruang yang hanya menghendaki pengakuan bersalah dari satu pihak tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan kesalahan apa yang sebenarnya dituduhkan,” katanya.
Frans menilai tradisi intelektual di kampus harus tetap dijaga sebagai ruang pertukaran gagasan yang sehat, bukan arena saling membungkam.
Mahasiswa Harus Jadi Agen Perubahan, Bukan Alat Kepentingan
Dalam kesempatan tersebut, Frans juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agent of change dan agent of social control dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, ia meminta kalangan mahasiswa untuk tetap menjaga independensi dan tidak mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang memiliki agenda politik maupun kepentingan di luar kepentingan nasional.
“Mahasiswa adalah agent of change dan agent of control. Mahasiswa bukan alat kepentingan siapa pun, apalagi menjadi antek kepentingan asing yang ingin memanfaatkan situasi dalam negeri untuk tujuan tertentu,” ujarnya.
Menurut Frans, sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa selalu menjadi kekuatan moral yang dihormati karena keberaniannya menyuarakan kebenaran dan kepentingan rakyat.
Namun, ia mengingatkan bahwa legitimasi moral tersebut hanya akan tetap terjaga apabila gerakan mahasiswa tetap berpijak pada objektivitas, integritas intelektual, dan kepentingan nasional.
“Mahasiswa harus tetap kritis terhadap pemerintah, tetapi kritik itu harus lahir dari kajian yang mendalam, data yang kuat, dan orientasi untuk memperbaiki bangsa. Jangan sampai energi mahasiswa digunakan untuk agenda-agenda yang justru merugikan kepentingan Indonesia sendiri,” pungkasnya.
