JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung penuh seruan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar tidak ada lagi aparat penegak hukum melakukan pelanggaran, penindakan sewenang-wenang terhadap rakyat, hingga praktik membekingi kejahatan maupun bermain perkara.
Menurut Habib Syakur, pernyataan Presiden tersebut merupakan sikap tegas yang sangat tepat demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan benar-benar dipercaya masyarakat.
“Seruan Presiden Prabowo sangat tepat dan wajib dipedomani oleh seluruh aparat negara, khususnya lembaga penegak hukum agar tercipta pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan dipercaya oleh rakyat,” kata Habib Syakur dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).
Ia menilai pesan Presiden harus dijadikan pedoman oleh seluruh institusi negara, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga aparat paling bawah di lapangan.
Menurutnya, tidak boleh ada lagi aparat yang justru menyalahgunakan kewenangan untuk melindungi pelanggaran hukum ataupun menindas masyarakat.
“Presiden sudah sangat jelas mengingatkan agar aparat tidak bermain kasus, tidak menjadi beking kejahatan, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat. Ini harus menjadi pegangan bersama,” ujarnya.
Habib Syakur juga menegaskan bahwa pimpinan lembaga wajib bertanggung jawab apabila ada anak buah yang melakukan pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan wewenang.
Menurutnya, kepemimpinan yang baik bukan hanya soal keberhasilan institusi, tetapi juga keberanian melakukan pembenahan internal secara serius.
“Kepala lembaga wajib bertanggung jawab ketika ada anak buah yang melakukan pelanggaran. Jadi tanggung jawab itu tidak bisa dilepas begitu saja,” tegasnya.
Ia pun mendukung komitmen Presiden Prabowo yang disebut tidak akan segan menindak tegas aparat bermasalah sesuai aturan hukum tanpa pandang bulu.
“Ketegasan Presiden penting agar menjadi efek jera sekaligus menunjukkan bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat, bukan melindungi oknum,” katanya.
Habib Syakur menambahkan, di era digital dan kemajuan teknologi informasi saat ini, masyarakat memiliki peran besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan aparat penegak hukum.
Karena itu, menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus terus diperkuat agar kepercayaan publik terhadap institusi negara semakin meningkat.
“Sekarang era digital, publik bisa ikut mengawasi. Maka seluruh aparat harus sadar bahwa masyarakat melihat dan menilai setiap tindakan mereka,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melontarkan peringatan keras kepada aparat penegak hukum agar tidak terlibat dalam praktik penyelewengan, perjudian, narkoba, hingga penyelundupan ilegal.
Dalam pidatonya, Prabowo meminta seluruh aparat negara, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, hingga TNI, berani melakukan koreksi diri dan membersihkan institusi masing-masing dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.
“Karena itu mari kita bersama-sama memperbaiki, tetapi seluruh aparat lainnya juga harus memperbaiki diri. Kejaksaan, kepolisian, tentara harus koreksi diri, harus menghilangkan penyelewengan dan korupsi dari tubuh masing-masing,” tegas Prabowo saat meresmikan Museum Pahlawan Nasional Marsinah di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu 16 Mei 2026.
Presiden menekankan bahwa aparat negara seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan justru membekingi aktivitas ilegal yang merugikan masyarakat.
“Saya ulangi, seluruh aparat harus memperbaiki diri, harus membersihkan diri, harus berani koreksi. Jangan justru aparat yang di belakang penyelewengan. Aparat backing penyelewengan. Aparat backing penyeludupan, backing narkoba, backing judi,” ujar Prabowo.
