HOLOPIS.COM, JAKARTA – Hasil survei yang menempatkan tingkat persepsi publik terhadap Polri menjadi sorotan. Namun, pengamat politik Boni Hargens menilai penilaian terhadap institusi kepolisian tidak bisa disederhanakan hanya berdasarkan satu indeks persepsi tanpa melihat indikator lain yang lebih objektif.
Boni mengatakan reformasi di institusi kepolisian merupakan proses jangka panjang yang mencakup banyak aspek, mulai dari perubahan budaya organisasi, pembenahan sistem rekrutmen, peningkatan transparansi anggaran, hingga penguatan mekanisme pengaduan masyarakat.
“Kepemimpinan yang berorientasi reformasi menjadi faktor kunci dalam mendorong perubahan yang nyata dan terukur,” katanya dalam keterangan pada Selasa (7/7/2026).
Menurut Boni, kepercayaan masyarakat terhadap Polri merupakan aset penting yang harus dibangun melalui kerja nyata, konsistensi, transparansi, dan kemauan untuk terus melakukan perbaikan. Karena itu, penilaian terhadap institusi kepolisian tidak seharusnya hanya bertumpu pada satu indikator persepsi.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas hasil Police Corruption Perceptions Index yang dirilis IndexMundi Global Surveys pada awal Juli 2026. Dalam survei itu, tingkat persepsi ketidakpercayaan publik terhadap Polri berada pada skor 7,56.
Boni menilai penting untuk memahami ruang lingkup survei tersebut. Menurutnya, indeks itu mengukur persepsi masyarakat mengenai korupsi di lembaga penegak hukum dan institusi publik, bukan berdasarkan data kasus yang telah dibuktikan melalui proses hukum.
“Hal itu diakui oleh IndexMundi sendiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, survei berbasis persepsi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor di luar kinerja institusi, seperti situasi sosial, intensitas pemberitaan media, hingga tingkat kepercayaan masyarakat yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.
Selain itu, Boni juga menyoroti aspek metodologi. Menurutnya, hasil survei akan sulit dijadikan acuan utama apabila tidak disertai penjelasan mengenai teknik pengambilan sampel, jumlah responden, persebaran wilayah, maupun mekanisme verifikasi data.
“Ketidakjelasan ini membuka ruang lebar bagi bias interpretasi, baik dari pihak yang ingin menggunakan data tersebut untuk menyerang institusi tertentu maupun dari pihak yang ingin menafikannya secara defensif,” katanya.
Karena itu, ia berpandangan hasil survei tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu bahan masukan, bukan satu-satunya tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja maupun proses transformasi Polri.
Menurut Boni, penilaian terhadap reformasi kepolisian perlu mempertimbangkan berbagai indikator yang lebih objektif, termasuk capaian pembenahan yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir.
Ia juga menyebut sejumlah lembaga, baik di dalam maupun luar negeri, telah memberikan apresiasi terhadap berbagai langkah transformasi yang dijalankan Polri sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola institusi dan pelayanan kepada masyarakat.
