HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar telah melantik para pejabat baru di lingkungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk periode 2026 – 2031.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas serta Keanggotaan Direksi BPJS Kesehatan. Serta Keputusan Presiden Nomor 18/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengawas serta Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam pesannya, Menko Muhaimin memberikan pesan penting kepada para jajaran pengawas dan direksi, agar mereka mampu mengejar target penting yakni tidak sekadar fokus pada penanggulangan kemiskinan, akan tetapi membangun daya tahan sosial dan ekonomi serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Pemberdayaan tidak boleh berhenti pada penanggulangan kemiskinan. Pemberdayaan yang utuh adalah dengan membangun daya tahan sosial, daya saing ekonomi, dan menghadirkan rasa aman agar rakyat hidup bebas dari risiko,” kata Muhaimin dalam pidatonya saat melakukan proses penyerahan Keppres Dewan Pengawas dan Direksi BPJS di Jakarta, Jumat (20/2/2026).
Kemudian, ia juga meminta agar seluruh jajaran di kedua lembaga negara pengelola jaminan sosial tersebut untuk benar-benar memperhatikan hak-hak masyarakat, baik dalam akses layanan kesehatan terbaik, serta kepada para pekerja untuk mendapatkan hak atas risiko dari pekerjaan yang mereka jalani.
“BPJS Kesehatan harus hadir memastikan masyarakat tidak kehilangan dayanya karena risiko kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memastikan pekerja dan keluarganya tidak jatuh miskin karena risiko kerja, PHK, kecelakaan, dan kematian. BPJS hadir agar masyarakat hidup tanpa rasa khawatir,” tuturnya.
Dan yang tak kalah penting, tokoh yang karib disapa Cak Imin tersebut mengingatkan kepada seluruh jajaran BPJS untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat yang mereka kelola dari penarikan premi, agar sepenuhnya disalurkan untuk kepentingan para penerima manfaat dari program jaminan sosial tersebut.
“Setiap rupiah itu adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Karena itu pimpinan dan direksi baru serta dewan pengawas harus terus mengendalikan biaya operasional dan dilaksanakan secara disiplin sesuai dengan regulasi. Tidak boleh lagi ada pemborosan dan acara-acara seremoni,” tegasnya.
Daftar Pejabat yang Dilantik (Masa Jabatan 2026-2031)
Berikut adalah nama-nama yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 17/P dan 18/P Tahun 2026:
1. BPJS Kesehatan
Dewan Pengawas: Stefanus Andrianto Pasat (Ketua – Unsur Pekerja)
Nama Anggota :
– Afif Johan (Anggota – Unsur Pekerja)
– Paulus Agung Pambudi (Anggota – Unsur Pemberi Kerja)
– Sunarto (Anggota – Unsur Pemberi Kerja)
– Lula Kamal (Anggota – Unsur Tokoh Masyarakat)
Direksi: Prihati Pujaksito (Direktur Utama)
– Abdi Kurniawan Purba (Direktur)
– Akmal Budi Yulianto (Direktur)
– Bayu Teja Muliawan (Direktur)
– Fatih Waluyo Wahid (Direktur)
– Setiaji (Direktur)
– Vetty Yulianty Permanasari (Direktur)
– Sutopo Patria Jai (Direktur)
2. BPJS Ketenagakerjaan
Dewan Pengawas: Dedi Hardianto (Ketua – Unsur Pekerja)
Anggota :
– Swartoko (Unsur Pemerintah)
– Sudarso (Unsur Pemerintah)
– Ujang Romli (Unsur Pekerja)
– Abdurrahman Lahabato (Unsur Pemberi Kerja)
– Sumarjono Saragih (Unsur Pemberi Kerja)
– Alif Nanto Rahman (Unsur Tokoh Masyarakat)
Direksi: Saiful Hidayat (Direktur Utama)
– Ihsanudin (Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi)
– Harjo Siswanto (Direktur Human Capital dan Umum)
– Agung Nugroho (Direktur Kepesertaan)
– Trisna Sonjaya (Direktur Pelayanan)
– Eko Purnomo (Direktur Pengembangan Investasi)
– Bambang Joko Sutarto (Direktur Keuangan)
