HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana untuk menangani dampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pembentukan Satgas tersebut disampaikannya keputusan tersebut sebagaimana disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai retret kabinet di Hambalang, Bogor, Selasa (5/1/2026).
“Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di tiga provinsi, Aceh, kemudian Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat,” ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, dikutip Holopis.com, Rabu (7/1/2026).
Dalam struktur Satgas tersebut, Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.
Dalam menjalankan tugasnya, Tito akan didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Richard Tampubolon serta, Dewan Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.
Dia pun menjelaskan, penunjukan Mendagri Tito sebagai Ketua Satgas bukan tanpa alasan. Presiden menilai koordinasi lintas daerah akan berjalan lebih solid di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Tito.
“Jadi pertimbangannya karena bencana kali ini kan yang terdampak di tiga provinsi yang cukup luas dan dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik gitu,” ungkapnya.
Prasetyo menegaskan, bahwa prioritas utama Satgas tersebut adalah percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak yang saat ini masih berada di pengungsian.
“Untuk prioritas pertama yang tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prasetyo menyebut hampir seluruh kementerian dan lembaga telah terlibat aktif dalam proses pemulihan, termasuk pembangunan hunian sementara maupun tetap bagi para korban.
“Alhamdulillah tadi beberapa juga melaporkan hampir seluruh kementerian selain Danantara memberikan bantuan atau membangun hunian. Kemudian juga kepolisian juga ikut membangun hunian,” ujarnya.
Selain hunian, Satgas juga akan menangani infrastruktur vital yang rusak akibat bencana, seperti jalan dan jembatan, yang selama ini berada di luar lingkup penanganan darurat BNPB.
“Secara normatif kalau BNPB kan bekerja di masa tanggap darurat dan kalau Satgas ini kan tentunya tidak hanya kita berbicara mengenai penanganan tanggap darurat, tetapi juga sudah kemudian berbicara mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi seluruh infrastruktur yang terdampak,” tegas Prasetyo.
Usai retret Kabinet Merah Putih, Pemerintah meyakini tahun 2026 akan penuh semangat dan percaya diri, Untuk itu, lanjut Prasetyo, dibutuhkan kerjasama semua pihak.
“Kita optimis menatap 2026 dengan penuh semangat dengan penuh rasa percaya diri, pungkasnya.
