HOLOPIS.COM, NTT – Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Lingkungan Hidup menargetkan tahun 2025 mencapai sekitar Rp320 juta untuk pendapatan retribusi sampah atau Sengah dari target tahunan Rp650 juta.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai, Antonius Hani, pada Senin (3/11/2025) mengatakan, menjelaskan, rendahnya capaian retribusi dipicu oleh ketidakjelasan status petugas lapangan pada Februari hingga April, yang menyebabkan penagihan tidak berjalan optimal.
Ditambah lagi, minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi sebesar Rp4000 yang masih menjadi kendala utama hingga saat ini.
Ia menyebut, dari sekitar 25 ribu rumah tangga di Kecamatan Langke Rembong, hanya kurang dari 2 ribu yang terdaftar sebagai pelanggan aktif.
Sementara itu, retribusi tarif pelanggan lainnya diklasifikasikan dalam beberapa kategori, seperti pelanggan komersial dengan tarif Rp135 ribu, kelas 1 sebesar Rp108 ribu, kelas 2 Rp 91 ribu, dan kelas 3 sekitar Rp 80 ribu.
“Jika kita ambil setengahnya saja dari 25 ribuan rumah tangga, saya rasa bisa mencapai target,” katanya.
Lebih lanjut, dirinya menyoroti rendahnya kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan karena banyaknya sampah yang berserakan di jalan umum tanpa ada yang mengakui sebagai pemiliknya. “Banyak sampah yang berserakan terutama di jalan, tapi ketika ditanya pemiliknya, mereka tidak mau mengaku,” ucapnya.
Ia optimis di tahun 2026 menjadi momentum perbaikan dalam pengelolaan sampah, terutama dalam peningkatan pendapatan retribusi. Sebab, dengan penambahan armada pengangkut sampah dan dukungan dana pinjaman, retribusi sampah dapat mencatat target.
Langkah ini dinilai penting untuk menunjang operasional dan memperluas jangkauan layanan, sehingga target pendapatan tahun depan dapat tercapai lebih maksimal.
Dijelaskan Antonius, peningkatan capaian retribusi tidak semata bergantung pada ketersediaan armada atau sarana pendukung. Edukasi berkelanjutan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penentu utama.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari RT/RW, sekolah, komunitas, hingga institusi pemerintah.
