HOLOPIS.COM, JAKARTA – PDIP menuduh Pilkada serentak 2024 terindikasi menjadi upaya nepotisme yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengklaim pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini tidak lagi menjadi upaya peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi.
“Kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme, dan ini sangat berbahaya,” kata Hasto dalam keterangannya pada Minggu (7/4) seperti dikutip Holopis.com.
Tindakan nepotisme itu menurut Hasto, kian kental ketika Bobby Nasution resmi diusung Partai Golkar untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara.
“Buktinya kemarin muncul berita, Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, sekretaris Bu Iriana mau menjadi Wali Kota Bogor,” tukasnya.
Pria yang pernah diperiksa KPK ini kemudian juga menuduh bahwa pencalonan Bobby hanya menguntungkan dewa-dewanya.
“Nah ini ada akibat dampak kotak pandora yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya,” ujarnya.
“Kotak pandora yang kedua adalah sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan,” lanjutnya.
