HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan maraknya mafia peradilan yang saat ini melibatkan aparat hukum.
Dalam sidang dugaan pelanggaran etik MKMK terkait putusan batas usia capres-cawapres di gedung Mahkamah Konstitusi, Jimly menyebut adanya pertemuan antar sesama mafia peradilan.
“Itu cuman segelintir orang, tapi lumayan banyak. Mereka rakernas setiap tahun, lalu masing-masing melapor siapa yang paling banyak dapat duit,” kata Jimly dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, (3/11).
Jimly kemudian bercerita, dalam pertemuan tersebut mafia peradilan melaporkan hasil pendapatan mereka. Dimana dalam pertemuan tersebut, jaksa mendapat jatah sangat besar dari hasil pemerasannya.
“Polisi lapor, sekian dapatnya. Jaksa lapor, ternyata sama banyaknya antara polisi dan jaksa itu. Tapi sebenarnya lebih banyak jaksa, karena jaksa itu kerjanya sampai eksekusi, tukang peres ini, diperes semua,” bebernya.
Panitera pun menurut Jimly juga tidak mau ketinggalan untuk ikut memeras korbannya dengan mengatasnamakan hakim.
“Panitera itu suka ngaku, hakimnya minta sekian padahal dia. Hakimnya pindah-pindah provinsi ini, pindah sana, pindah sana. Paniteranya di situ aja, dia jadi manajer,” ungkapnya.
Untuk hakimnya sendiri menurut Jimly, tinggal mendapatkan sisa-sisanya yang justru diibaratkan cukup berharga.
“Hakim itu biasanya hasil perasan ini sudah tinggal tulang-tulangnya. Tapi, kata pengacara, waktu rapat rakernas itu, iya Pak Hakim, bapak tinggal dapat tulang-tulangnya, tapi di dalam tulang ada sumsum,” ungkapnya sembari tertawa.
Tak ketinggalan kemudian adalah profesi advokat yang justru mendapatkan bagian utama dari mafia peradilan.
“Yang paling banyak dapat tuh advokat. Mulai dari sebelum kejadian, sampai eksekusi, sampai terus dapat. Makanya advokat tuh kaya-kaya,” pungkasnya.
