Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin sebelumnya menjelaskan, dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Sasaran dugaan penyadapan mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Pada 5 November 2026, Dittipidsiber menetapkan SU sebagai tersangka keempat setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto menjelaskan, SU pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada 2010–2019 dan kini berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center Bareskrim Polri.
Menurut Suhermanto, tersangka AS dan EH harus meminta persetujuan SU untuk melakukan provisioning maupun penyadapan. SU juga disebut menyetujui permintaan penghapusan file hasil penyadapan pada awal Oktober 2026.
Dalam perkara ini, LSP, AS, dan EH dijerat dengan Pasal 258 ayat (1) dan/atau Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Sementara itu, SU dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 258 ayat (1) KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Dari empat tersangka tersebut, tiga orang, yakni LSP, AS, dan EH, telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Adapun SU belum ditahan karena mengalami gangguan kesehatan setelah terserang stroke.
Dalam perkembangan penyidikan, Dittipidsiber Bareskrim Polri menyatakan telah memeriksa 13 saksi dan lima orang ahli, terdiri atas tiga ahli bidang informasi dan transaksi elektronik serta dua ahli hukum pidana.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!