SDR Sebut Ahrie Sonta Hanya “Wayang”, Desak Kasus Penyadapan Diusut hingga Dalang

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN) bukan satu-satunya pihak yang perlu diperiksa dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Ia menyebut Ahrie hanya sebagai “wayang” dari rangkaian persoalan yang menurutnya perlu diungkap secara menyeluruh.

Hari mengaitkan perkara tersebut dengan hubungan antara Ahrie Sonta dan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo (LSP). Ia mempertanyakan loyalitas Ahrie kepada Listyo Sigit, terutama setelah yang bersangkutan tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.

“Ahrie Sonta hanya wayang dari semua permainan. Inilah uji loyalitas ASN kepada LSP atas nikmat yang dijalanin selama LSP menjadi Kapolri, dan setelah tidak menjabat,” kata Hari, Senin (9/11/2026).

Ia juga mempertanyakan apakah Ahrie akan tetap berada di pihak Listyo Sigit atau memilih menyelamatkan posisinya sebagai perwira tinggi Polri dengan pangkat inspektur jenderal.

“Apakah ASN tetap bersama LSP atau akan menyelamatkan diri dengan menjaga jabatan Irjen Pol yang disandangnya,” ujarnya.

Hari mendorong agar seluruh informasi terkait perkara tersebut dibuka kepada publik. Menurutnya, transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara utuh pihak-pihak yang terlibat dan menilai tanggung jawab masing-masing.

“Kalau memang dibuka secara keseluruhan malah lebih bagus, agar keterbukaan informasi kepada publik semakin nyata dan bisa membedakan pejabat bobrok dan pejabat merah putih (NKRI),” katanya.

Hari juga menyoroti persoalan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ia menyebut istilah “PARCOK” atau “Partai Coklat” sebagai gambaran kritik yang berkembang di tengah masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Menurut dia, persoalan moralitas dan kepercayaan publik harus menjadi perhatian dalam proses pembenahan Polri. Ia menilai penuntasan perkara dugaan penyadapan dapat menjadi momentum untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan institusi kepolisian.

Minta Kasus Penyadapan Diusut hingga Akar Persoalan

Lebih lanjut, Hari menyatakan penyidikan perkara dugaan penyadapan harus dilakukan sampai ke pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian peristiwa tersebut. Ia menilai pengungkapan perkara secara menyeluruh dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya pemulihan kepercayaan terhadap Polri.

“Tentunya di tengah dahaga publik akan nilai keadilan, kasus penyadapan memberi harapan positif kepada publik. Penuntasan kasus penyadapan harus diusut sampai akar dan dalangnya,” ujar Hari.

Ia juga menyinggung slogan “Polri Bersama Masyarakat” sebagai semangat yang menurutnya perlu diwujudkan melalui pembenahan institusi dan keterbukaan penanganan perkara.

“Sehingga jika semua dibuka akan terlihat terang benderang, bahwa oknum yang selama ini memanfaatkan institusi Polri nyata adanya dan pemulihan nama baik Polri semakin positif dengan slogan barunya ‘Polri Bersama Masyarakat’ dan berbeda dengan PRESISI (PREteli SijI SijI),” tuturnya.

Pernyataan Hari tersebut merupakan pandangan dan kritik terhadap penanganan perkara dugaan penyadapan serta kondisi internal Polri. Dugaan mengenai peran pihak lain di balik perkara tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan alat bukti yang sah.