Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mempertanyakan kinerja Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Intelkam Polri, hingga lembaga siber menyusul dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto.
Jerry menilai keberadaan lembaga-lembaga tersebut patut dievaluasi apabila dugaan penyadapan terhadap Presiden telah berlangsung sejak 2025, tetapi tidak berhasil dideteksi maupun dicegah.
“Bayangkan saja presiden disadap dari tahun atau 2025 adapula info sejak Prabowo jadi Menhan. Anehnya, selama itu penyadapan ini tak diketahui Badan Intelijen Nasional (BIN), BAIS, Intelkam sampai Badan Siber. Percuma saja lembaga ini ada tapi tak punya fungsi untuk menjaga keamanan dan privasi presiden,” kata Jerry kepada Holopis.com, Senin (9/11/2026).
Ia menilai lembaga intelijen dan keamanan siber seharusnya memiliki kemampuan mendeteksi ancaman terhadap pejabat negara, termasuk kemungkinan penyadapan, peretasan, dan pencurian informasi strategis.
Menurut Jerry, lembaga-lembaga tersebut dibiayai negara dan menggunakan fasilitas negara sehingga harus mampu menunjukkan kinerja nyata dalam menjaga keamanan nasional.
Ia juga menyinggung sejumlah kasus peretasan yang sebelumnya menyasar data pejabat maupun lembaga pemerintahan. Jerry meminta aparat intelijen Indonesia mempelajari pola kerja badan intelijen negara lain seperti FBI, CIA, KGB, dan Mossad dalam menghadapi ancaman keamanan informasi.
Soroti Mandat Intelijen dalam UU Nomor 17 Tahun 2011
Jerry mengingatkan bahwa tugas intelijen negara telah diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Dalam ketentuan tersebut, intelijen negara bertugas melakukan deteksi, identifikasi, penilaian, analisis, penafsiran, hingga penyajian informasi intelijen untuk memberikan peringatan dini terhadap berbagai potensi ancaman bagi keselamatan dan eksistensi bangsa serta negara.
Ia juga menyoroti fungsi penyelidikan dan pengamanan intelijen. Fungsi penyelidikan mencakup kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi produk intelijen untuk mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Sementara fungsi pengamanan diarahkan untuk mencegah maupun melawan aktivitas intelijen atau pihak lain yang dapat merugikan kepentingan dan keamanan nasional.
Berdasarkan mandat tersebut, Jerry mempertanyakan kesiapan lembaga intelijen apabila muncul ancaman yang lebih serius, termasuk dugaan rencana pembunuhan terhadap kepala negara.
“Bagaimana kalau ada rencana dan upaya pembunuhan kepala negara? Terus lembaga intelejen dan siber sontoloyo dan tak berfungai percuma lembaga ini ada lebih bailk dibekukan saja,” ujarnya.
Jerry juga mengingatkan adanya informasi mengenai dugaan upaya peracunan terhadap Prabowo melalui makanan. Ia menyebut kemungkinan ancaman fisik terhadap Presiden harus menjadi perhatian serius, termasuk dengan mengingat peristiwa penusukan terhadap Jenderal Wiranto di Banten.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai peringatan mengenai pentingnya sistem pengamanan kepala negara yang mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman.
Minta Reformasi dan Penguatan Keahlian Intelijen
Lebih jauh, Jerry menilai reformasi kelembagaan perlu dilakukan dengan menempatkan orang-orang yang benar-benar memiliki keahlian sesuai bidangnya.




💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!