Suparman Marzuki Ingatkan Publik Waspadai Politisasi Kasus Penyadapan Ilegal

Suparman Marzuki mengingatkan publik agar tidak hanya mengawal pengusutan dugaan penyadapan ilegal, tetapi juga bersikap kritis terhadap kemungkinan politisasi di balik penanganan kasus tersebut.

Menurut Suparman, penyadapan ilegal merupakan kejahatan karena melanggar hak privasi, mengancam kebebasan, serta mencederai jaminan konstitusional atas perlindungan diri dan rasa aman.

Ketua Komisi Yudisial ke 3 tersebut menegaskan, hak atas perlindungan tersebut berlaku bagi siapa pun tanpa membedakan kedudukan, baik Presiden maupun masyarakat biasa.

Namun, Suparman mengingatkan bahwa kecaman terhadap tindakan penyadapan tidak boleh membuat masyarakat menerima begitu saja seluruh narasi yang berkembang di seputar kasus tersebut.

“Dugaan penyadapan harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan dapat diuji. Publik berhak mengetahui siapa melakukan apa, atas perintah siapa, untuk kepentingan apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Pernyataan pejabat dan konferensi pers tidak dapat menggantikan pembuktian,” demikian pernyataan Suparman seperti dikutip Holopis.com, Senin (9/11/2026).

Ia juga meminta kemungkinan pemanfaatan isu penyadapan sebagai drama politik untuk membangun empati dan simpati publik turut diperiksa.

Menurutnya, narasi Presiden sebagai korban dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki popularitas, sementara penampilan Polri sebagai pihak yang menyelamatkan Presiden berpotensi digunakan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Suparman menekankan, kemungkinan tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta. Namun, hal itu juga tidak semestinya dikesampingkan dari pengawasan publik.

“Empati kepada korban tidak boleh berubah menjadi cek kosong bagi kekuasaan. Kepercayaan kepada Polri harus tumbuh dari integritas, keterbukaan, dan keberanian menindak pelanggaran, termasuk di dalam tubuhnya sendiri,” ujarnya.

Waspadai Politisasi Polri Menjelang Pemilu 2029

Lebih jauh, Guru Besar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) di Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut pun mengingatkan publik tentang pentingnya menjaga kewaspadaan terhadap politisasi institusi kepolisian menjelang Pemilu 2029.

Ia menyinggung kemungkinan munculnya kembali fenomena yang disebutnya sebagai “parcok” gaya baru, yakni keberpihakan politik yang bekerja melalui pemanfaatan informasi, penegakan hukum secara selektif, maupun tekanan terhadap pihak-pihak yang berseberangan.

Karena itu, menurut Suparman, penanganan dugaan penyadapan ilegal harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap kemungkinan kepentingan politik yang memanfaatkan proses pengusutannya.