Buntut Kasus Penyadapan, Prabowo Didesak Bersih-Bersih Stafsus hingga Utusan Presiden

Pemerhati politik dan kebijakan publik Yerry Tawalujan mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap orang-orang di lingkungan Istana, menyusul terungkapnya dugaan kasus penyadapan ilegal yang turut menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.

Yerry menilai perkara tersebut menjadi sinyal adanya persoalan serius mengenai loyalitas di lingkaran pemerintahan. Ia menduga masih ada pejabat maupun orang-orang yang berada dekat dengan Presiden memiliki loyalitas ganda sehingga berpotensi mengganggu konsolidasi pemerintahan.

Menurut Yerry, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pergantian pimpinan Kantor Staf Presiden (KSP). Evaluasi juga perlu menyentuh struktur internal lembaga tersebut, termasuk staf khusus dan utusan khusus Presiden.

“Saya sangat percaya dan tidak akan terkejut kalau dalam waktu dekat ada bersih-bersih total di kabinet. Mudah-mudahan minimal 30 sampai 40 persen kabinet dirombak. Bukan cuma kabinet, lembaga-lembaga yang dekat dengan Istana, terutama ring satu Istana, juga harus disterilkan kembali,” ujar Yerry dalam Podcast JCCNetwork, dikutip Senin (9/11/2026).

Ia menilai pergantian pimpinan KSP harus diikuti dengan pemeriksaan dan evaluasi terhadap jajaran di bawahnya. Langkah itu diperlukan agar seluruh unsur yang berada di sekitar kepala negara benar-benar memiliki komitmen dan loyalitas terhadap pemerintahan.

“Misalnya tentu KSP sudah diganti, nah yang di bawahnya bersihkan total, bahkan staf staf khusus itu lalu utusan utusan khusus presiden kecuali adiknya presiden ya,” tegasnya.

Yerry juga mengingatkan Prabowo agar lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang-orang di sekelilingnya. Menurut dia, situasi politik dan keamanan yang sedang dihadapi pemerintah membutuhkan kewaspadaan tinggi, termasuk dalam memastikan integritas para pejabat.

Meski demikian, Yerry memahami bahwa Prabowo selama ini dikenal berupaya merangkul berbagai kelompok politik dan memberikan ruang bagi banyak pihak untuk bergabung dalam pemerintahan.

Ia berpandangan keberadaan menteri dari partai-partai pendukung dan koalisi tetap dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan politik. Namun, sikap akomodatif tersebut tidak boleh membuat persoalan integritas dan loyalitas orang-orang di lingkaran terdekat Istana diabaikan.

“Kita tahu Pak Prabowo ingin merangkul semua orang, akomodatif dan pemaaf. Menteri-menteri dari partai pendukung dan koalisi tetap sangat diperlukan untuk mendukung pemerintahan ke depan. Tetapi untuk orang-orang yang berada di lingkaran dekat Istana, loyalitas dan integritasnya harus benar-benar diperiksa,” ungkapnya.

Yerry turut menggambarkan situasi pemerintahan saat ini sebagai kondisi yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Ia menyebut pemerintah sedang menghadapi tekanan yang menurut pandangannya menyerupai situasi zona perang, terutama dalam menghadapi jaringan dan kelompok yang diduga terlibat praktik penyelundupan.

Empat Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo

Sementara itu, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri. Hingga 5 November 2026, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi.

Polisi menyebut dugaan penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Selain nomor telepon Presiden, penyadapan diduga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.