Dua Eks Pejabat KPK Masuk BGN, Ternyata Ini Tugas Khususnya

Pengalaman tersebut diharapkan mendukung penguatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan MBG di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara itu, Haerudin mengemban jabatan Direktur Manajemen Risiko Pemenuhan Gizi pada Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN.

Sebelumnya, Haerudin pernah menjabat Kepala Sekretariat Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Berbeda dengan Mungki yang bertugas pada bidang pemantauan dan pengawasan wilayah, Haerudin dipercaya menangani aspek manajemen risiko pemenuhan gizi.

Posisi ini berkaitan dengan upaya mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko dalam penyelenggaraan program.

Penempatan keduanya memperlihatkan bahwa penguatan MBG tidak hanya diarahkan pada distribusi makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga pembenahan sistem pengawasan dan pengendalian dari dalam lembaga.

Sudaryono menegaskan, integritas dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan program berskala besar tersebut.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari kecepatan distribusi ataupun banyaknya masyarakat yang menerima manfaat.

Ketepatan sasaran, kualitas layanan, efisiensi, dan pencegahan korupsi juga harus menjadi perhatian.

“Kita tidak hanya ingin program ini berjalan cepat dan menjangkau banyak penerima manfaat, tetapi juga harus tepat sasaran, berkualitas, efisien, dan bersih dari praktik korupsi,” ujarnya.

BGN juga membuka ruang bagi KPK untuk memberikan masukan dan rekomendasi, termasuk hasil kajian mengenai potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan MBG.

Sudaryono menyebut setiap rekomendasi tersebut menjadi bahan penting untuk menyempurnakan sistem kerja dan mekanisme pengawasan.

Ia menekankan bahwa pencegahan penyimpangan harus dilakukan sejak awal, bukan menunggu munculnya persoalan baru kemudian melakukan pembenahan.