“Bahwa tidak ada permintaan maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Informasi terkait karhutla ini sangat penting untuk membantu penanganan,” katanya.
Meutya menyebut pemerintah justru memperkuat penyampaian informasi mengenai karhutla melalui kanal media sosial resmi.
Pemerintah juga terbuka terhadap informasi dan masukan masyarakat yang kredibel, faktual, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Kemkomdigi mendorong platform digital meningkatkan transparansi algoritma.
Langkah ini dinilai penting agar pengelolaan konten di media sosial dapat dipertanggungjawabkan.
“Komdigi justru terus mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi algoritma dari platform,” ujar Meutya.
Ia juga meminta pengguna yang merasa unggahan mengenai karhutla mengalami pembatasan agar mengajukan aduan atau banding kepada platform terkait, termasuk Meta dan TikTok.
Masyarakat dapat melaporkan persoalan tersebut kepada Kemkomdigi untuk ditindaklanjuti.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Memuat diskusi...