Karhutla Ngamuk, Gubernur Malah ‘Kawin Lagi’

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan turut menjadi sasaran kritik setelah pernyataannya kepada mahasiswa yang memprotes karhutla. Rosadi menilai, kritik masyarakat dan mahasiswa merupakan bagian dari pengawasan terhadap pemerintah, bukan berarti mereka harus mengambil alih tanggung jawab penanganan bencana.

“Mahasiswa menyampaikan kritik, bukan mendaftar menjadi pemadam kebakaran sukarela seumur hidup,” ujar pria yang juga dosen di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Kalimantan Barat itu.

Rosadi juga menyinggung Zainal Paliwang yang disebut mengakui keterbatasan peralatan penanganan karhutla dan mengajak masyarakat menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurutnya, semangat gotong royong tetap diperlukan, tetapi pemerintah juga harus memastikan kesiapan peralatan dan sistem penanggulangan bencana.

Meski melontarkan kritik keras, Rosadi mengingatkan bahwa persoalan utama yang harus dijawab pemerintah daerah adalah penanganan karhutla secara menyeluruh. Langkah itu mencakup pencegahan kebakaran, pemadaman, perlindungan kesehatan warga, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

“Tentu, tidak semua berarti mereka tak bekerja. Namun, jabatan gubernur bukan jabatan komentator pertandingan api. Rakyat membutuhkan pencegahan, pemadaman, perlindungan kesehatan, dan penegakan hukum,” ujarnya.

Bagi Rosadi, besarnya dampak karhutla seharusnya menjadi pengingat bahwa masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang berorientasi pada tindakan, bukan sekadar pernyataan di tengah krisis.

Ia menutup kritiknya dengan menyoroti risiko hilangnya kepercayaan publik apabila penanganan karhutla tidak berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Hutan terbakar, eh salah, dibakar, rakyat terkapar, pejabat berkomentar. Kalau begini terus, jangan-jangan paling cepat dipadamkan bukan api, melainkan harapan rakyat!” pungkasnya.