Didik J Rachbini: Reshuffle Akhiri “Shadow Politics” Jokowi di Pemerintahan Prabowo

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rektor Universitas Paramadina Didik Junaidi Rachbini menilai reshuffle sejumlah posisi strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum berakhirnya apa yang ia sebut sebagai “shadow politics” atau politik bayangan Joko Widodo.

Didik menyampaikan pandangan tersebut setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait persoalan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Menurut Didik, putusan MK tersebut justru membuka persoalan yang lebih luas mengenai praktik politik dan kekuasaan yang selama ini dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi.

“Ini cerita drama sidang MK. Juga setelah reshuffle beberapa hari lalu, dualisme dan shadow politics Jokowi lenyap,” kata Didik dalam pernyataannya, Selasa (6/10/2026).

Didik menilai putusan MK tidak berujung pada pemakzulan Gibran. Namun, ia membuat sejumlah kesimpulan politik dari proses persidangan tersebut terkait persoalan syarat pencalonan Gibran.

“Sidang MK gagal memakzulkan Gibran. Ini berarti bahwa Gibran masih dilindungi oleh presiden,” ujarnya.

Didik juga menyampaikan klaim bahwa persidangan telah membuktikan persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran. Ia bahkan menyebut dokumen yang diserahkan kepada KPU sebagai “berkas bodong”. Pernyataan tersebut merupakan penilaian Didik terhadap proses dan materi perkara.

Menurut dia, perkara tersebut tidak hanya berkaitan dengan Gibran, tetapi juga menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik kekuasaan dan demokrasi Indonesia selama pemerintahan Jokowi.

“Sidang MK dan pembuktian kebohongan ini membuka tabir manipulasi dan perangai politik Jokowi selama ini,” kata Didik.

Ia kemudian menyinggung isu perubahan konstitusi terkait batas masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Menurut Didik, upaya tersebut merupakan bagian dari persoalan personalisasi kekuasaan yang perlu menjadi pelajaran bagi demokrasi Indonesia.

Didik berpendapat, selama lima tahun terakhir demokrasi mengalami pelemahan karena sejumlah institusi demokrasi dinilainya mengalami kerusakan. Ia juga menilai kekuasaan Jokowi ketika menjabat presiden terlalu kuat terhadap sistem politik.

Sebut Shadow Politics Jokowi Berakhir

Lebih jauh, Didik menilai persoalan tersebut berlanjut setelah Jokowi tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ia menyebut adanya pengaruh politik informal yang menurutnya masih dijalankan dari luar struktur pemerintahan.