Menkes Ungkap Indonesia Kekurangan 55 Ribu Dokter Spesialis, Baru 51 Persen RS Punya Tim Spesialis Lengkap

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, Indonesia masih kekurangan sekitar 55.000 dokter spesialis, sementara baru 51 persen rumah sakit yang memiliki tim dokter spesialis lengkap.

Bagi Budi, kekurangan tenaga medis tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam penguatan sistem kesehatan nasional. Selain dokter spesialis, Indonesia juga masih menghadapi kekurangan sekitar 81.000 dokter umum dan 127.000 dokter gigi.

“Masalah utama kita saat ini adalah SDM atau orangnya. Rumah sakit yang ada belum punya cukup dokter spesialis, di mana yang lengkap baru 51%. Radiologi dan Anestesi adalah yang paling krusial kekurangannya,” kata Budi dalam pemaparan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di kantor Kemenkes, dikutip Holopis.com, Jumat (23/10).

Budi juga mengungkapkan, pemenuhan kebutuhan dokter umum belum merata di seluruh wilayah. Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, baru 68 daerah yang memenuhi kuota dokter umum.

Kebutuhan Dokter Bergeser

Menurut Budi, kebutuhan tenaga medis turut berubah seiring pergeseran demografi penduduk Indonesia. Jumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang kini lebih banyak dibandingkan balita membuat kebutuhan layanan kesehatan ikut bergeser.

“Berdasarkan perubahan demografi, di mana populasi lansia Indonesia kini lebih banyak dibanding balita, kebutuhan dokter bergeser dari dokter anak dan obgyn ke spesialis jantung, penyakit dalam, dan saraf,” ujar Budi.

Perubahan tersebut membuat kebutuhan dokter spesialis jantung, penyakit dalam, dan saraf semakin penting untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kekurangan dokter spesialis radiologi dan anestesi juga menjadi persoalan krusial yang perlu ditangani agar rumah sakit dapat memberikan layanan secara lebih lengkap.

Kemenkes Buka Pendidikan Spesialis Berbasis RS

Untuk mengatasi kekurangan tenaga spesialis, Kementerian Kesehatan membuka jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital-based education. Program ini dijalankan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru.

Melalui skema tersebut, peserta tidak perlu membayar biaya pendidikan dan akan mendapatkan gaji. Kemenkes juga merekrut dokter umum maupun pegawai negeri sipil (PNS) yang telah bekerja di rumah sakit daerah, termasuk di wilayah terpencil.

“Begitu lulus, mereka wajib kembali ke daerah asalnya sehingga masalah distribusi langsung teratasi,” kata Budi.

Sejumlah daerah asal peserta di antaranya Dairi, Nduga, Sanggau, Sanggau, Maluku Tenggara, Halmahera, dan Lingga. Kewajiban kembali ke daerah asal diharapkan membantu mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis, terutama di wilayah yang selama ini kekurangan tenaga medis.

Budi menyebut, program pendidikan berbasis rumah sakit itu telah diikuti 221 peserta dari empat angkatan. Ke depan, program tersebut ditargetkan berkembang menjadi 55 program studi di 52 rumah sakit pendidikan.

“Saat ini sudah ada 221 peserta dari 4 batch, dan akan berkembang menjadi 55 prodi di 52 RS pendidikan,” ujarnya.

Selain pendidikan, Kemenkes menjalankan penugasan khusus dengan mengirim dokter spesialis dan perawat dari kota besar ke daerah yang membutuhkan. Pemerintah juga menyalurkan 4.592 beasiswa Kemenkes serta menyediakan pelatihan luar negeri melalui program short course dan fellowship.

Untuk mempercepat penanganan penyakit jantung dan stroke, Kemenkes turut mengirim 136 dokter spesialis ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Korea Selatan, Jepang, dan Malaysia untuk mengikuti pelatihan terkait tindakan pemasangan ring jantung dan penanganan stroke.