JAKARTA – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, mendesak Polda Metro Jaya segera mengusut dan memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya Hercules Rosario de Marshal beserta jajaran organisasinya terkait rangkaian peristiwa pascademonstrasi pada 27 Agustus 2026.
Kelrey menilai berbagai informasi mengenai dugaan keterkaitan GRIB Jaya dalam rangkaian peristiwa tersebut perlu diusut secara terbuka dan profesional oleh aparat kepolisian.
Menurutnya, persoalan yang kemudian dikaitkan dengan dugaan penganiayaan terhadap Fathurrohman hingga meninggalnya Bambang Setiawan tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan proses hukum.
“Kalau memang tidak terlibat, periksa dan buktikan. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum. Jangan sampai rakyat takut menyampaikan pendapat karena merasa berhadapan dengan kelompok tertentu,” tegas Kelrey dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Selasa (8/9/2026).
Ia meminta Polda Metro Jaya memverifikasi seluruh informasi yang berkembang, termasuk berbagai rekaman video dan keterangan saksi terkait peristiwa tersebut.
Kelrey juga menyinggung adanya informasi mengenai dugaan pengawalan terhadap rombongan GRIB Jaya oleh aparat setelah aksi berlangsung. Menurutnya, seluruh fakta tersebut perlu diperiksa agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
Jangan Sampai Rusak Citra Presiden
Kelrey menilai persoalan tersebut menjadi sensitif karena nama Hercules selama ini dikenal publik memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, ia mengingatkan aparat kepolisian agar penanganan perkara dilakukan secara transparan sehingga tidak memunculkan persepsi atau spekulasi politik yang dapat menyeret nama Presiden.
“Jangan sampai masyarakat kemudian menduga tindakan kelompok tertentu merupakan perintah Presiden atau orang-orang dekat Presiden. Justru karena itu, semuanya harus dibuka secara terang melalui proses hukum,” ujarnya.
Kelrey menegaskan desakan agar Hercules dan jajaran GRIB Jaya diperiksa bukan berarti pihaknya telah menyatakan organisasi tersebut bersalah.
Menurutnya, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya dan memberikan kepastian kepada publik mengenai berbagai informasi yang beredar.
“Demokrasi tidak boleh takut kepada siapa pun. Polda Metro Jaya harus segera membuka fakta secara profesional. Jika terbukti ada pelanggaran, tindak. Jika tidak, sampaikan hasilnya kepada publik,” tandas Kelrey.
Desakan NIC tersebut mencuat di tengah adanya pengakuan Sekretaris Jenderal GRIB Jaya, Zulfikar, mengenai keberadaan anggota organisasinya dalam peristiwa pada 27 Agustus 2026.
Zulfikar mengakui bahwa anggota GRIB Jaya memang berada di lokasi pada hari tersebut dan membawa bambu.
