JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago mendorong penguatan deteksi dini dan integrasi data untuk mencegah serta menangani tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Menurut Djamari, penanganan TPPO tidak cukup dilakukan melalui penindakan terhadap perkara yang sudah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan sejak tahap perekrutan hingga korban ditempatkan di lokasi tujuan.
Hal itu disampaikan Djamari selaku Ketua I Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
“Forum ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas GT PP TPPO tidak berhenti pada pembagian tugas secara administratif, tetapi menghasilkan langkah yang terukur dan dapat dilaksanakan,” tegas Djamari.
Ia mengatakan deteksi dini perlu dilakukan mulai dari proses perekrutan, keberangkatan, perlintasan di wilayah perbatasan hingga penempatan korban di tempat kerja.
Pengawasan juga perlu diperkuat di ruang digital. Menurut Djamari, jaringan TPPO kini memanfaatkan kanal digital dan media sosial untuk menjaring calon korban.
Berdasarkan data Polri, terdapat 385 perkara TPPO sepanjang 2025. Sementara pada periode Januari hingga 19 Agustus 2026, tercatat 98 perkara.
Sebagian korban merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang direkrut untuk bekerja dalam jaringan penipuan daring atau online scam di luar negeri.
Djamari menilai data tersebut menunjukkan modus TPPO semakin berkembang dan tidak lagi terbatas pada pengiriman pekerja migran secara nonprosedural.
Modus perdagangan orang kini juga mencakup eksploitasi seksual dan anak, perekrutan melalui media sosial, hingga penipuan daring yang berujung pada eksploitasi korban.
“Karena itu, tantangan utama kita bukan hanya berapa banyak perkara yang berhasil ditindak, tetapi juga bagaimana negara mampu mencegah perekrutan, mendeteksi korban sejak awal, memutus jaringan dan pendanaannya, memberikan perlindungan, serta memastikan korban dapat kembali dan berintegrasi secara sosial dan ekonomi,” ujar Djamari.
Dorong Satu Data TPPO
Selain memperkuat deteksi dini, Djamari meminta pemerintah membangun sistem integrasi data TPPO agar penanganan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Menurut dia, pemerintah membutuhkan data nasional yang mampu menggambarkan kondisi TPPO secara utuh, mulai dari profil korban, modus kejahatan, lokasi perekrutan, jalur keberangkatan, negara tujuan, pelaku hingga perkembangan penanganan korban.
“Ke depan, saya merekomendasikan beberapa hal, antara lain membangun satu basis data TPPO nasional yang interoperabel dan dapat digunakan oleh kementerian/lembaga terkait, dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan korban,” jelasnya.
