JAKARTA, HOLOPIS.COM — Lingkar Studi Perjuangan (LSP) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sejumlah menteri yang dinilai masih menjadi penghambat perubahan arah ekonomi pemerintahan.
Peneliti LSP Tri Wibowo Santoso menilai keberadaan sejumlah menteri yang merupakan bagian dari pemerintahan sebelumnya perlu dikaji kembali, apabila pemerintahan Prabowo ingin melakukan perubahan kebijakan secara lebih signifikan.
Dalam kajiannya, LSP menyoroti sejumlah persoalan yang mereka kelompokkan dalam tiga aspek, yakni kemunduran ekonomi, rente ekonomi, dan kemarahan publik.
Menurut LSP, terdapat sembilan nama yang layak dipertimbangkan untuk terkena reshuffle, yakni ; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
“Nama-nama berikut ini: Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zulkifli Hasan, Yandri Susanto, Budi Gunadi Sadikin, Rosan P. Roeslani, Wahyu Trenggono, dan Raja Juli Antoni layak direshuffle dari kabinet karena masing-masing memiliki rekam jejak dalam kebijakan atau dalam bisnis yang berkontribusi pada kemunduran ekonomi, rente ekonomi, atau kemarahan publik,” tulis Bowo dalam keterangan persnya yang diterima Holopis.com, Selasa (11/8/2026).
Soroti Pertumbuhan Ekonomi dan Deindustrialisasi
Tri Wibowo juga menilai bahwa persoalan ekonomi yang diwarisi pemerintahan Prabowo dari Presiden RI ke 7 Joko Widodo (Jokowi) memang cukup kompleks. LSP mencatat sejumlah indikator yang disebut menunjukkan adanya persoalan struktural, mulai dari rendahnya pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah kelas menengah, hingga deindustrialisasi.
Dalam kajian tersebut, LSP menyebut kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto turun dari 19,6 persen pada 2019 menjadi 18,6 persen pada 2024. LSP juga menyebut jumlah kelas menengah turun sekitar 11,6 juta orang atau 5,4 persen populasi sepanjang 2018-2024.
LSP kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan keberadaan sejumlah figur yang sebelumnya berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kini masih memegang posisi strategis di kabinet Prabowo.
“Bagaimana dengan tim ekonomi peninggalan Jokowi yang sama, pemerintahan Prabowo berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi 8% atau hampir 2 kali lipatnya? Tak masuk akal,” tulis LSP dalam kajiannya.
LSP juga menyoroti berbagai kebijakan sejumlah menteri yang menurut mereka berdampak terhadap dunia usaha dan tenaga kerja.
Salah satunya kebijakan terkait impor tekstil yang dikaitkan dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. LSP menilai kebijakan tersebut berdampak terhadap industri tekstil padat karya. Mereka juga menyoroti kebijakan pembatasan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sektor pertambangan yang dikaitkan dengan Bahlil Lahadalia serta kebijakan harga obat yang dikaitkan dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Sementara di sektor kelautan dan perikanan, LSP menyoroti kenaikan pungutan hasil perikanan yang dinilai membebani pemilik kapal lokal dan nelayan skala menengah. Kebijakan tersebut disebut berdampak pada aktivitas melaut dan penghasilan pekerja di sektor perikanan.
Tuduh Ada Persoalan Rente Ekonomi
Selain persoalan pertumbuhan, LSP memasukkan dugaan praktik rente ekonomi sebagai salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap sejumlah menteri.
Dalam kajiannya, LSP mengulas sejumlah perkara hukum dan kontroversi kebijakan yang dikaitkan dengan beberapa pejabat. Namun, berbagai tudingan tersebut merupakan penilaian LSP dan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan pidana para menteri yang disebut.
Nama Airlangga, misalnya, dikaitkan LSP dengan sejumlah perkara yang pernah ditangani aparat penegak hukum di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, termasuk perkara ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan minyak goreng serta pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit.
