HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong penguatan kaderisasi di organisasi kemahasiswaan. Menurutnya, proses tersebut penting untuk menyiapkan generasi muda yang punya pengetahuan, wawasan kebangsaan, sekaligus kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi bangsa.
Hal itu disampaikan Yusril saat menerima audiensi Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis) di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Yusril menekankan pentingnya generasi muda memahami sejarah Indonesia. Menurut dia, pemahaman sejarah tidak hanya berkaitan dengan masa lalu, tetapi juga menjadi bekal untuk melihat persoalan bangsa secara lebih utuh.
“Dengan memahami sejarah, generasi muda dapat melihat perjalanan bangsa secara utuh, meluruskan pemahaman yang kurang tepat, serta mengambil peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Yusril, dalam keterangannya, Rabu (12/8).
Yusril juga mengapresiasi ketertarikan anak muda untuk mempelajari sejarah serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menilai pengetahuan sejarah dapat membantu generasi muda memahami berbagai persoalan kebangsaan sekaligus mendorong mereka mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat maupun negara.
Hima Persis Siapkan Diklat Hukum dan HAM
Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum PP Hima Persis Solahudin Hasan menyampaikan apresiasi atas kesempatan bertemu dengan Yusril.
Solahudin mengatakan Hima Persis memiliki sejumlah agenda yang akan digelar dalam waktu dekat. Salah satunya Pendidikan dan Pelatihan Nasional (Diklatnas) Hukum dan HAM yang direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.
Kegiatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kader Hima Persis dalam memahami isu hukum dan hak asasi manusia.
Selain agenda pendidikan, Hima Persis juga berencana menggelar diskusi bedah disertasi Yusril yang membahas pemikiran Mohammad Natsir. Kegiatan itu direncanakan berlangsung pada September atau Oktober 2026.
Diskusi tersebut diharapkan bisa menjadi ruang bagi generasi muda untuk mendalami pemikiran dan perjuangan Mohammad Natsir, terutama mengenai hubungan antara negara dan Islam.
“Kami sebagai generasi muda perlu kembali menyadarkan masyarakat Persis mengenai perjuangan Pak Natsir berkaitan dengan negara dan Islam. Karena itu, kami ingin mengundang Prof. Yusril dalam diskusi bedah disertasi,” ujar Solahudin.
Hima Persis Buka Peluang Kolaborasi Sosialisasi KUHP Nasional
Selain membahas kaderisasi dan sejarah, pertemuan tersebut juga menyinggung peluang kerja sama antara Hima Persis dan pemerintah dalam menyosialisasikan KUHP Nasional.
Adapun KUHP Nasional yang dimaksud merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan tersebut telah berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.
Solahudin menilai jaringan Persatuan Islam, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH Persis) di tingkat pusat dan wilayah, dapat menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai aturan pidana nasional yang baru.
