Bahlil juga menjadi sorotan terkait kebijakan kuota produksi pertambangan dan polemik izin usaha pertambangan (IUP). LSP menyebut isu tersebut sebagai bagian dari persoalan rente ekonomi yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Sementara itu, LSP turut memasukkan Zulkifli Hasan, Yandri Susanto, Rosan Roeslani, Wahyu Trenggono dan Raja Juli Antoni dalam daftar yang menurut mereka perlu dievaluasi berdasarkan sejumlah kebijakan maupun kontroversi yang pernah muncul.
LSP Sebut Ada Risiko Politik
LSP juga mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan performa ekonomi, tetapi dapat berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Prabowo.
Mereka menilai keberadaan para menteri tersebut sebagai salah satu faktor yang perlu diperhatikan Presiden dalam melakukan evaluasi kabinet.
“Nama-nama menteri di atas masih menjadi pejabat yang sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan ekonomi pemerintah saat ini. Oleh karena itu keberadaan mereka ini di dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo adalah ‘duri dalam daging’ yang menyebabkan jatuhnya survei kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo belum lama ini,” tulis LSP.
LSP bahkan memperingatkan bahwa tanpa perubahan signifikan, pemerintahan Prabowo berpotensi menghadapi persoalan politik hingga akhir masa jabatan.
Tri Wibowo menegaskan, evaluasi kabinet menurut LSP diperlukan agar Presiden memiliki ruang untuk melakukan perubahan kebijakan secara lebih menyeluruh, terutama dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi dan merespons persoalan ekonomi masyarakat.
“Bila masih tetap bertahan, dikhawatirkan bukan hanya tak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen di periode ini, Pemerintahan Prabowo mungkin saja akan susah bertahan hingga 2029- jangankan mau lanjut hingga 2 periode,” demikian pernyataan LSP.
